Sidang Kasus Surat Jalan Palsu, Pengacara Klaim Djoko Tjandra Tak Melarikan Diri

Sidang Kasus Surat Jalan Palsu, Pengacara Klaim Djoko Tjandra Tak Melarikan Diri
PERISTIWA | 20 Oktober 2020 12:57 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan Djoko Soegiarto Tjandra terkait kasus surat jalan palsu. Agenda sidang yakni mendengarkan eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan tim kuasa hukum Djoko Tjandra.

Dalam eksepsinya, kuasa hukum Djoko Tjandra tak terima kliennya disebut melarikan diri dalam proses hukum korupsi hak tagih Bank Bali. Menurut kuasa hukum, Djoko Tjandra tidak melarikan diri, melainkan tak mau menyerahkan diri.

"Seperti dinarasikan penuntut umum dalam dakwaannya, terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra melarikan diri, sehingga sejak 17 Juni 2009 ditetapkan sebagai buronan oleh Kejaksaan Agung," ujar kuasa hukum membacakan eksepsi Djoko Tjandra.

"Walaupun kejadiannya terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra tidak melarikan diri, melainkan pada saat putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung itu dijatuhkan, terdakwa Djoko Tjandra sudah berada di luar negeri dan tidak mau kembali di Indonesia untuk menjalani putusan yang bertentangan dengan hukum," kuasa hukum Djoko Tjandra menambahkan.

Menurut kuasa hukum, Djoko Tjandra enggan menyerahkan diri lantaran beranggapan putusan peninjauan kembali terhadap Djoko Tjandra bertentangan dengan Pasal 263 KUHAP dan menganggap peradilan sesat yang menyebabkan ketidakadilan bagi Djoko Tjhandra.

"Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra menolak menjalani hukuman pidana penjara 2 tahun yang merupakan hasil dari suatu miscarriage of justice, bukan saja karena dirasakan sebagai ketidakadilan bagi dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi juga bagi siapa pun," kata dia.

Kuasa hukum beralasan Djoko Tjandra merupakan korban peradilan sesat yang bermula dari pengajuan PK oleh jaksa pada 2009 atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 156/Pid.B/ZOOO/PN.Jak.Sel. tanggal 28 Agustus 2000 yang melepaskan Djoko Soegiarto Tjandra dari segala tuntutan hukum.

Apalagi menurut kuasa hukum, putusan lepas PN Jakarta Selatan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1688K/Pid/2000, tanggal 28 Juni 2001 yang menolak permohonan Kasasi penuntut umum Kejari Jakarta Selatan.

"Dari perspektif koreksi atas miscarriage of justice (peradilan sesa dan demi tegaknya keadilan dalam negara hukum, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04/BUA.6/HS/lll/2014 tanggal 28 Maret 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 12 Mei 2016, seharusnya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas Terdakwa Joko Sugiarto Tjandra gugur, dan perkara atas diri terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra saat ini serta perkara terkait lainnya, tidak perlu terjadi," kata dia.

Baca Selanjutnya: Dakwaan Jaksa...

Halaman

(mdk/lia)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan
TOPIK TERKAIT
more tag

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami