Sidang Meikarta, Hakim Ancam Pidana Para Saksi Jika Beri Kesaksian Palsu
PERISTIWA | 6 Februari 2019 19:36 Reporter : Aksara Bebey

Merdeka.com - Upaya konfrontasi kasus suap proyek Meikarta dalam kaitan aliran dana melibatkan pihak Pemprov Jabar dan anggota DPRD berakhir menggantung. Kedua belah pihak saling menyalahkan satu sama lain, hingga hakim mengingatkan bahwa keterangan palsu bisa dipidanakan.

Persidangan dilakukan dalam dua sesi. Yang pertama, jaksa meminta kesaksian dari anggota DPRD Jabar fraksi PDIP, Waras Wasisto, anggota DPRD Bekasi Fraksi PDIP Sulaeman, asisten Billy Sindoro Gentar Rahma Pradana dan ASN Pemkab Bekasi Polmentra.

Selain mereka, hadir pula Sekretaris Jabar Iwa Karniwa, James Riady dan Neneng Rahmi Nurlaili tersangka yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Hendry Lincoln Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga.

Hakim ketua, Judijanto Hadilesmana meminta mereka memberikan keterangan terkait pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diduga ada aliran uang.

Neneng Rahmi mengatakan bahwa awalnya karena proses substansi RDTR tidak berjalan baik. Henry Lincoln memberi ide untuk menemui Iwa Karniwa. Harapannya, Iwa bisa membantu.

Namun karena keduanya tidak mengenal Iwa, Henry menghubungi Sulaeman. Pasalnya, Sulaeman mengenal anggota DPRD Jabar, Waras Wasisto yang dianggap mengenal baik Iwa.

"Selanjutnya Pak Leman (Sulaeman) mempertemukan kami dengan Pak Waras di KM 39. Dari sana, Mengatur kembali dipertemukan di km 72 dengan Iwa. Di sana saya duduk terpisah dan ikut berkumpul di tengah perbincangan," kata Neneng.

Dalam pertwmuan itu, ia mengaku tidak membahas soal uang. Namun setelah bubar, Henry meminta uang sebesar Rp 1 miliar untuk Iwa. Belakangan diketahui bahwa permintaan kepada Henry disampaikan oleh Waras Wasisto.

Tujuan uang itu untuk baliho Iwa Karniwa yang saat itu ikut penjaringan Cagub Jabar di Pilkada melalui PDIP. Waras yang juga kader PDIP menjadi pendukung Iwa.

"Saya mencoba memenuhi (permintaan uang). Saya sampaikan di BAP. Penyerahannya sebanyak dua kali. Pertama Rp 400 juta, kedua Rp 500 juta," katanya.

Namun, ada permintaan lagi yang disampaikan Sulaeman kepada dirinya sebesar Rp 3 miliar. Karena tidak menyanggupi, Neneng berkonsultasi kepada Bupati Neneng Hasanah Yasin.

"Dari Pak Leman (Sulaeman) minta Rp 3 miliar. Beliau (Bupati Neneng Hasanah Yasin) bilang jangan gunakan link itu lagi. Karena enggak guna," ucapnya.

Uang yang sebelumnya dimintakan total Rp 900 juta itu diserahkan melalui Sulaeman. Dari tangan Sulaeman, uang itu diberikan kepada Waras. Pengakuan Waras, uang itu disampaikan oleh stafnya kepada staf Iwa.

Saat ditanyakan kepada Waras, ia mengakui menerima sejumlah titipan dari Sulaeman. Hal itu untuk keperluan baliho sesuai permintaan Iwa. Namun, Iwa tmengaku tidak pernah meminta uang maupun alat peraga kampanye kepada Waras.

"Saya diminta Pak Iwa (meminta uang)," kata Waras.

"Tidak menerima. Saya tidak meminta banner, atau memberikan contoh (banner). Hanya dapat informasi, nilainya berapa enggak tau, dipasang di mana. Saya tidak mengetahui pemberian (uang)," timpal Iwa.

Hakim ketua Judijanto Hadilesmana yang jengah dengan keduanya mengingatkan bahwa semua saksi sudah disumpah. Jika memberikan keterangan palsu, maka bisa dipidanakan.

"Anda-anda susah disumpah. Terserah mau memberikan keterangan palsu. Tapi ini bisa dipidanakan," ujarnya.

"Agenda saksi ini sudah selesai. Tapi ini bisa ditindaklanjuti. Catat itu ya Pak Jaksa," tambahnya.

Merujuk pada pernyataan Hakim terkait permintaan penetapan tersangka kepada saksi yang memberikan keterangan palsu, tertuang dalam Pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Kuhap).

Pasal 174 (1) apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

(2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Baca juga:
James Riyadi Akui Pernah ke Rumah Bupati Bekasi, Tapi Tak Bahas Meikarta
Sidang Suap Meikarta, DPRD Bekasi Akui Terima Duit Rp 3 Miliar
Sidang Proyek Meikarta, Keterangan Saksi Akan Dikonfrontir
Muluskan IMB Proyek Meikarta Diduga Pakai Duit Suap Rp 3,5 M
Kesaksian Pengembang Meikarta Dianggap Palsu Hingga Bikin Geram Jaksa KPK
Jenguk Habib Bahar, Fadli Zon Tak Lihat Billy Sindoro di Sel Polda Jabar

(mdk/cob)