Hot Issue

Simalakama Kritik Pemerintah

Simalakama Kritik Pemerintah
Presiden Joko Widodo. Akun Twitter Joko widodo ©2020 Merdeka.com
PERISTIWA | 12 Februari 2021 08:51 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah

Merdeka.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali berurusan dengan polisi. Musababnya cuitan Novel Baswedan di Twitter soal kematian Ustaz Maaher At-Thuwailibi alias Soni Eranata beberapa waktu lalu.

Novel yang mempertanyakan alasan polisi tetap menahan Maaher ketika mengeluh sakit dalam cuitannya pada Selasa 9 Februari lalu, dianggap menyebarkan berita bohong alias hoaks dan provokasi.

Sehari kemudian, Novel dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh sekelompok orang mengatasnamakan DPP Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtibmas (PPMK).

Pelaporan terhadap Novel juga terjadi dua hari setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar masyarakat aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Permintaan Jokowi itu disampaikan saat Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 pada Senin, 8 Februari 2021.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual dalam peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020.

Permintaan Jokowi itu turut ditegaskan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Politisi PDIP ini mengungkapkan keberadaan pers ibarat jamu yang menguatkan bagi pemerintah.

Pramono menyampaikan hal tersebut terkait peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 yang jatuh pada 9 Februari 2021. Menurut Pramono, sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung.

"Kami memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," kata Pramono seperti dikutip dari Youtube Sekretaris Kabinet, Selasa (9/2).

Permintaan pemerintah itu menjadi ironi di tengah sederet orang yang lantang menyuarakan kritik terhadap kinerja pemerintah. Jauh sebelum Novel, jurnalis sekaligus aktivis Dandhy Dwi Laksono diciduk polisi dari kediamannya di Bekasi, Jawa Barat, Kamis 26 September 2019, malam.

Dandhy ditangkap lantaran cuitannya mengenai insiden di Wamena dan Jayapura, Papua, dinilai polisi mengandung provokasi di media sosial. Dandhy pun dijerat tindak pidana ujaran kebencian, serta melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meski tak ditahan, Dandhy tetap menyandang status tersangka ujaran kebencian.

Di waktu yang sama, polisi juga menciduk musisi Ananda Badudu dari kediamannya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat (27/9) pagi. Ananda Badudu ditangkap karena disebut mendanai aksi demo mahasiswa beberapa hari lalu. Namun nasib berbeda dialami Ananda Badudu. Dia hanya berstatus saksi terkait kasus yang menjeratnya tersebut.

Belum lagi kasus menjerat petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat. Mantan Kepala BNP2TKI ini didakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoaks yang menimbulkan keonaran melalui cuitannya di Twitter soal UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Jumhur juga membuat masyarakat menjadi berpolemik berujung aksi unjuk rasa pada 8 Oktober 2020 di Jakarta dan berakhir ricuh akibat cuitannya. Perkara Jumhur masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Selanjutnya: Bayang-bayang Ditangkap karena Kritik Pemerintah...

Halaman

(mdk/gil)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami