Sistem Honorer Dihapus, Pemprov Jabar bakal Buka Seleksi PPPK

PERISTIWA | 24 Januari 2020 20:39 Reporter : Aksara Bebey

Merdeka.com - Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui untuk menghapus tenaga kerja honorer. Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menindaklanjutinya setelah Peraturan Presiden (Perpres) keluar.

Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jabar, Tulus Arifan mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2019 total tenaga kontrak dan honorer di lingkungan Pemprov Jabar mencapai 36 ribu orang.

Salah satu cara untuk memfasilitasi pada tenaga kontrak dan honorer tersebut, Pemerintah Provinsi menyiapkan skema seleksi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Menurut pemerintah tidak ada lagi tenaga kontrak dan tenaga honorer. Jadi ini dialihkan dan diberikan kesempatan mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," ujar kata dia di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (24/1).

Hanya saja, tata cara pelaksanaan seleksi menunggu Perpres dari pemerintah pusat. Keberadaan Perpres pun bisa berpengaruh pada aturan gaji. Selebihnya, ia meminta para pegawai yang sudah bekerja untuk tidak khawatir.

Diberitakan sebelumnya, KemenPAN-RB dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui untuk menghapus tenaga kerja honorer, pegawai tidak tetap serta status kepegawaian lainnya dari tubuh pemerintahan.

Hal ini disampaikan melalui rapat kerja persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di Kompleks Gedung DPR MPR, Jakarta, Senin (20/1). Dalam hasil kesimpulan rapat kerja yang dibacakan, ada beberapa poin yang telah disepakati, antara lain sebagai berikut:

1. Terhadap penurunan ambang batas (passing grade) penerimaan CPNS 2019, Komisi II meminta Kementerian PAN-RB menjamin bahwa penurunan passing grade pada tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) tidak menyebabkan penurunan kualitas soal, agar penerimaan CPNS 2019 tetap dapat menghasilkan sumber daya ASN yang berintegritas, memiliki nasionalisme dan profesionalisme sesuai dengan kriteria SMART ASN 2024.

2. Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya.

3. Komisi II meminta BKN memastikan ketersediaan server, kesiapan SDM, serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 di 427 titik lokasi tes SKD.

4. Terhadap lokasi tes SKD yang bekerjasama dengan berbagai instansi, Komisi II meminta BKN meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan server berada di tempat yang aman, kesiapan jaringan internet dan ketersediaan daya listrik, terutama di Jabodetabek yang belum lama ini terkena bencana banjir.

5. Komisi II mendukung Kementerian PAN-RB dalam melakukan berbagai tahap penyederhanaan birokrasi dengan memperhatikan besaran tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya dengan tidak mengurangi penghasilan ASN.

"Diharapkan, kesimpulan itu menjadi kesepakatan kita bersama-sama," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo.

Seleksi CPNS Pemprov Jabar

Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan berlangsung di di Gedung Youth Center, Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, pada 29 Januari-8 Februari 2020. Berdasarkan data yang ada, 37.985 peserta akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Para pelamar itu akan memperebutkan 1.934 formasi jabatan. Dua persen dari total formasi disediakan untuk penyandang disabilitas.

"Kami sudah menyiapkan 720 komputer untuk pelaksanaan tes CPNS di Jabar ini. Mereka harus menyelesaikan 100 soal dengan waktu 90 menit," ucap dia.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 24/2019 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2019, para pelamar dengan jalur formasi umum dan formasi khusus tenaga pengamanan siber (cyber security) harus melampaui passing grade sebesar 126 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 65 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Perubahan nilai ambang batas juga dipengaruhi karena komposisi soal yang berubah untuk tahun ini. Jumlah soal TWK yang semula 35 menjadi 30, sementara jumlah soal TIU semula 30 menjadi 35. Sedangkan jumlah soal TKP tetap yakni 35 soal. (mdk/cob)

Baca juga:
Menpan RB Bantah Rencana Penghapusan Honorer di Daerah
Forum Honorer Minta Seleksi PNS Dilakukan Transparan dan Tidak Ada 'Titipan'
Honorer Dihapus, Pemprov Jateng Pakai Tenaga Harian Lepas
Kekurangan PNS, 8.000 Pegawai Honorer di Tangsel Diminta Ikut Tes CPNS
PGRI: Kalau Enggak Ada Tenaga Honorer di Sekolah Lumpuh

TOPIK TERKAIT

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.