Soal Diskusi UGM, Din Tegaskan Pembungkaman Bertentangan dengan UUD '45

Soal Diskusi UGM, Din Tegaskan Pembungkaman Bertentangan dengan UUD '45
PERISTIWA | 1 Juni 2020 12:17 Reporter : Supriatin

Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin angkat bicara terkait pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dalam diskusi di UGM. Din menegaskan, pemberangusan terhadap kebebasan berpendapat merupakan langkah awal pembodohan terhadap kehidupan bangsa.

"Kalau ada pembungkaman kampus, pembungkaman akademik, pemberangusan mimbar akademik, itu sebenarnya bertentangan secara esensial dengan mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Din dalam diskusi yang disiarkan melalui YouTube Mahutama, Senin (1/6).

Din mengaku sangat terganggu jika ada rezim yang cenderung otoriter, represif dan antikebebasan berpendapat. Padahal, kebebasan berpendapat sudah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

"Selama berada dalam koridor maka itu hak rakyat warga negara (menyampaikan pendapat)," ujarnya.

Din kemudian memaparkan perspektif Islam terhadap kebebasan berpendapat. Dia menyebut, Islam sangat membuka ruang kebebasan berpendapat seluas-luasnya.

Din mengutip pendapat salah satu penggagas gerakan modernisme Islam, Muhammad Abduh bahwa kebebasan berpendapat adalah fitrah manusia. Bahkan Tuhan tak pernah sekalipun membungkam kebebasan makhluknya.

1 dari 1 halaman

Tuhan Beri Kebebasan

Dia menggambarkan bagaimana Tuhan memberikan ruang kebebasan kepada malaikat saat proses penciptaan manusia terjadi.

"Ketika Adam diciptakan dan malaikat diminta untuk bersujud kepada Adam, malaikat bertanya adakah engkau menciptakan makhluk yang senantiasa menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi? Allah sang pencipta tidak membungkamnya, hanya menyatakan Aku lebih tahu tentang apa yang engkau tidak tahu," jelasnya.

Dia melanjutkan, para tokoh pendiri bangsa juga sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan bertindak. Karena itulah, mereka merumuskan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pasal 8.

Pasal tersebut mengatur tentang pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden jika mereka tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan.

"Saya berkeyakinan beberapa tokoh bangsa ketika perumusan UUD 1945 termasuk Soekarno apalagi tokoh Islam sangat paham tentang prinsip-prinsip kebebasan berpendapat," jelasnya. (mdk/eko)

Baca juga:
Pimpinan MPR Kecam Intimidasi dan Teror Terhadap Wartawan dan Panitia Diskusi di UGM
LPSK Tunggu Laporan Jurnalis Detikcom dan Penyelenggara Diskusi UGM
PKS Nilai Teror Diskusi UGM Memberangus Mimbar Akademik
Polri Siap Mengusut Pelaku Teror Diskusi UGM
Teror di Diskusi UGM Dinilai Bentuk Pemerintahan Jokowi Anti Demokrasi
Namanya Dicatut Dalam Teror Diskusi UGM, Muhammadiyah Klaten Minta Polisi Usut Tuntas

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Jatim Bersiap Jalani Kehidupan New Normal - MERDEKA BICARA with Khofifah Indar Parawansa

5