Soal Peristiwa Semanggi 98, LPSK Tak Terpengaruh Pernyataan Jaksa Agung

PERISTIWA | 20 Januari 2020 00:03 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengaku tak akan terpengaruh dengan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait peristiwa Semanggi I dan Semanggi II tidak termasuk pelanggaran HAM berat.

Hasto mengatakan, pihaknya akan tetap melindungi korban.

"Kita hanya jalan saja sebagaimana yang sudah kita lakukan sekarang, memberikan bantuan kepada korban. Karena pegangan kita adalah surat rekomendasi dari korban bahwa yang bersangkutan adalah korban," ujar Hasto di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).

Hasto menyebut, masih ada beberapa korban yang meminta bantuan kepada pihaknya. Mereka meminta bantuan LPSK lantaran mendapat rekomendasi dari Komnas HAM bahwa mereka adalah korban.

"Ada beberapa orang yang kita berikan bantuan, bukan perlindungan. Jadi yang bisa kita berikan adalah bantuan kepada yang bersangkutan. Rehabilitasi medis, psikologis," kata Hasto.

Menurut Hasto, rekomendasi dari Komnas HAM tersebut yang dijadikan dasar pihaknya membantu para korban.

"Ya, dan dia mendapat surat keterangan dari Komnas HAM bahwa dia adalah korban. Itu salah satu syarat formal yang bentuknya surat pernyataan dari Komnas HAM yang menyatakan dia sebagai korban," kata Hasto.

Hasto menyebut, pihaknya akan meminta klarifikasi kepada Jaksa Agung soal pernyataannya itu. Menurut Hasto, yang diketahui pihaknya, tragedi Semanggi I dan Semanggi II masuk dalam pelanggaran HAM berat.

"Ini yang kita mau klarifikasi ke Kejaksaan Agung, dasarnya apa Kejaksaan Agung mengeluarkan statement semacam itu," kata Hasto.

"Karena kan jelas Komnas HAM melakukan penyelidikan. Apakah itu sudah ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung ke tingkat penyidikannya sehingga sampai ke kesimpulan semacam itu? Atau dia baca saja? Kalau baca saja ya sulit dong," Hasto menambahkan. (mdk/ded)

Baca juga:
Adian Kecewa Jaksa Agung Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM Berat
Pekan Depan, Menko Polhukam akan Panggil Jaksa Agung dan Komnas HAM
Mahfud akan Temui Jaksa Agung-Komnas HAM Bahas Status Pelanggaran HAM Semanggi I & II
Kejagung Sebut Kasus Semanggi I & II Bukan Pelanggaran HAM Berat Hasil Pansus DPR
Komnas HAM Temukan Dugaan Pelanggaran HAM Saat Demo Mahasiswa Tolak RUU KPK dan RKUHP
PKS Beri 'PR' Besar untuk Jokowi di Tahun 2020

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.