Soal Pj Gubernur, Polri sebut Menteri Tjahjo bersurat minta disiapkan dua nama

PERISTIWA | 4 Februari 2018 12:52 Reporter : Syifa Hanifah

Merdeka.com - Wakapolri Komjen Pol H Syafruddin mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang meminta langsung kepada Polri untuk menyiapkan nama sebagai usulan nama penjabat (Pj) Gubernur. Di mana nantinya akan ditugaskan mengisi kekosongan jabatan Gubernur.

Dia menjelaskan Mendagri Tjahjo telah bersurat kepihaknya. Walaupun, Syafruddin tidak merinci, namun yang jelas Kemendagri meminta dua orang untuk disiapkan sebagai Pj Gubernur yakni untuk Pj Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Ya Mendagri (yang minta), Mendagri menyurati meminta disiapkan dua, karena alasannya 17 titik untuk calon gubernur jumlah eselon satunya kurang," jelasnya usai meninjau Kampung Atlet di Kemayoran, Minggu (4/2).

Syafruddin mengungkapkan, Mendagri tidak menunjuk tempat mana saja yang akan diisi oleh Pj Gubernur. Dia menjelaskan, Mendagri Tjahjo meminta disiapkan nama-namanya saja.

"Mendagri tidak menunjuk tempat hanya meminta saja. Meminta kita siapkan. Silakan mau dipakai oke enggak dipakai oke. Bagi Polri tidak punya kepentingan yang besar," ujarnya.

Sebelumnya, usulan nama Pj Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara menjadi polemik. Sebab, dua nama yang bakal mengisi kekosongan jabatan Gubernur itu berstatus sebagai perwira tinggi (pati) Polri aktif.

Sejumlah pihak menilai, anggota Polri/TNI aktif tidak bisa menjadi Pj kepala daerah karena bertentangan dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kedua UU tersebut menyebutkan, anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik dan menempati jabatan sipil.


PPP minta pemerintah urungkan niat tunjuk dua jenderal Polri jadi Pj Gubernur
Mendagri serahkan surat usulan Pj Gubernur ke Menko Polhukam
Enggan tanggapi Pj Gubernur, Mendagri pilih tunggu keputusan Presiden Jokowi
Ketua MPR harap penunjukan Pj gubernur dari jenderal polisi tak terjadi
Sebagai penegak hukum, Jaksa Agung larang anak buah jadi Pj Gubernur

(mdk/fik)