Soal Rencana Tim Pemburu Koruptor, Komisi III Ingatkan Integritas Aparat

Soal Rencana Tim Pemburu Koruptor, Komisi III Ingatkan Integritas Aparat
PERISTIWA | 15 Juli 2020 06:04 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Ketua Komisi III DPR, Herman Hery menanggapi rencana pembentukan tim pemburu koruptor. Menurutnya, akan percuma bila 100 tim dibentuk bila integritas aparat masih lemah.

"Menurut pendapat kami apa pun yang dibikin kalau aparat penegak hukum tidak memiliki integritas yang memadai, 100 tim dibikin pun tidak akan ada gunanya," kata Herman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, undang-undang sudah cukup untuk aparat penegak hukum melakukan fungsi dan tugasnya dalam hal menangkap koruptor dan memulangkan buronan.

Meksi demikian, soal pembentukan tim pemburu koruptor merupakan ranah pemerintah. Komisi III tidak ikut campur.

"Kalau soal membuat tim atau satgas atau apa pun lah namanya, itu ranahnya pemerintah. Kami komisi III tidak punya kewenangan untuk mengomentari atau mengeksekusi apa pun," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berencana mengaktifkan kembali 'Tim Pemburu Koruptor' (TPK). Menurut Mahfud MD, tim ini akan diaktifkan kembali guna menangkap buronan kelas kakap, Djoko Tjandra dan koruptor lainnya.

"Saya sampaikan, kita itu punya Tim Pemburu Koruptor. Ini mau kita aktifkan lagi," kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (9/7).

Dia mengatakan, tim tersebut terdiri Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kemenkum HAM. Menurutnya, tim ini sudah lama dan akan diaktifkan kembali.

"Ya anggotanya ya pimpinan Polri, pimpinan Kejagung, pimpinan Kemenkum HAM, nanti dikoordinir dari kantor Kemenko Polhukam, ini tim pemburu koruptor ini sudah ada beberapa dulu, hadir. Nanti mungkin dalam waktu yang tidak lama Tim Pemburu Koruptor ini akan membawa orang juga pada saatnya akan memburu Djoko Tjandra," tegasnya.

Menurut Mahfud, payung hukum TPK ini berdasarkan inpres. Namun, kata Mahfud Md, inpres tersebut belum diperpanjang.

"Pernah ada inpresnya dulu, tapi kemudian inpres ini waktu itu berlaku satu tahun, belum diperpanjang lagi. Kita akan coba perpanjang, dan Kemenko Polhukam sudah punya instrumennya dan kalau itu diperpanjang langsung nyantol ke inpres itu," pungkasnya. (mdk/eko)

Baca juga:
DPR Minta Menkum HAM Tindaklanjuti Pengakuan Surya Anta Soal Kondisi Rutan Salemba
MAKI Serahkan Salinan Surat Jalan Djoko Tjandra ke Komisi III DPR
Komisi III akan Gelar Rapat Gabungan Bahas Djoko Tjandra
Dua Periode Menjabat, Yasonna Diminta Minimalisir Permasalahan di Lapas & Rutan
Dirjen Imigrasi: Kalau Ketemu Djoko Tjandra, Saya Mau Jewer

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami