Soal Tim Pemburu Koruptor, Nawawi Ingatkan Kegagalan Saat Dibentuk

Soal Tim Pemburu Koruptor, Nawawi Ingatkan Kegagalan Saat Dibentuk
PERISTIWA | 14 Juli 2020 14:46 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengingatkan kegagalan tim pemburu koruptor pada 2002 sebelum kembali dihidupkan. Dia mengungkapkan, saat itu tim pemburu koruptor dibentuk pada era Soesilo Bambang Yudhoyono.

"Saya pikir pembentukan tim ini di tahun 2002 dan senyatanya tidak memberi hasil optimal, cukup untuk menjadi pembelajaran untuk tidak diulangi lagi," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (14/7).

Dia berpandangan, dari pada membentuk kembali tim pemburu koruptor yang nantinya akan membutuhkan kembali anggaran negara, lebih baik mengoptimalkan koordinasi antar penegak hukum.

"Mungkin adalah lebih bijak dengan meningkatkan semangat koordinasi dan supervisi antar lembaga penegak hukum plus badan atau lembaga lain yang terkait, sekaligus menyemangati lagi ruh integrated criminal justice system yang belakangan ini menjadi seperti jargon tanpa makna," terangnya.

Nawawi berharap dengan meningkatkan sistem koordinasi antar penegak hukum bisa menutup ruang bagi para tersangka melarikan diri sebelum ditahan.

"Khusus untuk KPK sendiri, kita telah memulai upaya-upaya untuk menutup ruang-ruang potensi para tersangka melarikan diri. Seseorang yang sudah hampir dapat dipastikan akan ditetapkan sebagai tersangka, ruang geraknya akan terus dimonitoring sampai tiba saatnya dilakukan tindakan penahanan. Harapannya seperti itu," tutupnya.

1 dari 1 halaman

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berencana mengaktifkan kembali 'Tim Pemburu Koruptor' (TPK). Menurut Mahfud MD, tim ini akan diaktifkan kembali guna menangkap buronan kelas kakap, Djoko Tjandra dan koruptor lainnya.

"Saya sampaikan, kita itu punya Tim Pemburu Koruptor. Ini mau kita aktifkan lagi," kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (9/7).

Dia mengatakan, tim tersebut terdiri Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kemenkum HAM. Menurutnya, tim ini sudah lama dan akan diaktifkan kembali.

"Ya anggotanya ya pimpinan Polri, pimpinan Kejagung, pimpinan Kemenkum HAM, nanti dikoordinir dari kantor Kemenko Polhukam, ini tim pemburu koruptor ini sudah ada beberapa dulu, hadir. Nanti mungkin dalam waktu yang tidak lama Tim Pemburu Koruptor ini akan membawa orang juga pada saatnya akan memburu Djoko Tjandra," tegasnya.

Menurut Mahfud, payung hukum TPK ini berdasarkan inpres. Namun, kata Mahfud Md, inpres tersebut belum diperpanjang.

"Pernah ada inpresnya dulu, tapi kemudian inpres ini waktu itu berlaku satu tahun, belum diperpanjang lagi. Kita akan coba perpanjang, dan Kemenko Polhukam sudah punya instrumennya dan kalau itu diperpanjang langsung nyantol ke inpres itu," pungkasnya.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com (mdk/fik)

Baca juga:
Tim Pemburu Koruptor Serobot Fungsi KPK, Begini Kata Menko Mahfud MD
KPK Telisik Transaksi Pembelian Kebun Kelapa Sawit Dalam Kasus Nurhadi
KPK akan Gelar Rapid Test usai 7 Pegawai Positif Covid-19
KPK Belum Temukan Indikasi Kartu Prakerja Timbulkan Kerugian Negara
7 Pegawai KPK Positif Covid-19, 5 Orang Sudah Dinyatakan Sembuh
KPK Sita Dokumen dari Kantor Bupati Lampung Selatan

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami