Soekarwo sebut banyak kepala daerah korupsi akibat integritas lemah

Soekarwo sebut banyak kepala daerah korupsi akibat integritas lemah
PERISTIWA | 12 Desember 2017 22:04 Reporter : Moch. Andriansyah

Merdeka.com - Gubernur Soekarwo mengakui ada beberapa kepala daerah yang masih lemah di sisi integritas meski sistem pemerintahan di Jawa Timur sudah mengunakan teknologi (IT). Buktinya, masih ada kepala daerah di provinsi ini yang terlibat korupsi. Salah satunya Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko.

Soekarwo menegaskan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bisa merusak kehidupan berbangsa dan bernegara serta menyengsarakan rakyat.

"Dari segi sistem Teknologi Informasi (TI), Provinsi Jatim sudah berjalan baik. Namun problemnya ada di integritas, jadi ini harus diperkuat," ujar gubernur akrab disapa Pakde Karwo di Hari Anti Korupsi Sedunia Tingkat Provinsi 2017 yang digelar di Grahadi Surabaya, Selasa (12/12).

Penggunaan sistem TI di berbagai aspek ini, lanjutnya, mendukung proses transparansi. Melalui sistem tersebut, suatu proses bisa di-tracking dan sekaligus mengantisipasi munculnya praktik-praktik korupsi.

"Semangat antikorupsi harus terus kita kibarkan dan semoga kemakmuran akan terealisasi," tegasnya.

Menurut Pakde Karwo, nilai-nilai integritas yang mencakup perilaku jujur, etis, transparan, dan bertanggungjawab harus terus dipegang. Nilai integritas ini juga harus dimiliki oleh para pemimpin. Terlebih 2018 nanti, Jawa Timur akan melaksanakan Pilkada serentak di 18 bupati/walikota plus pemilihan gubernur.

"Tolong tahun depan saat Pilkada dicek betul integritas para calon pemimpin ini, kalau perlu mereka suruh memaparkan visi-misinya," pesan orang nomor satu di Jawa Timur ini.

Untuk mencegah korupsi, kata Pakde Karwo, perlu pendidikan antikorupsi sejak dini, salah satunya dengan memperkuat pendidikan etika, moral dan agama. Tak terkecuali bagi pelajar, agar belajar soal integritas dan kejujuran sejak sekolah.

"Kalau jajan di kantin, beli pisang goreng tiga jangan ngaku ambil dua, harus jujur," pesannya.

Dia menambahkan, beberapa kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Timur beberapa waktu lalu, adalah soal integritas. Yaitu pemerasan antar kelembagaan.

"Namun, di masyarakat sendiri sistemnya sudah baik. Ini terbukti dari hasil riset yang dilakukan Asia Competitiveness Institute (ACI) 2017, yang menobatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan tingkat kemudahan berbisnis nomor satu di Indonesia," tandasnya. (mdk/ded)

Kasus korupsi Novanto sudah diketahui publik, KPK tak masalah sidang dilarang live

Buya Syafii: Menyedihkan itu, elite politik tidak kompak dukung KPK

Terkait kasus e-KTP, KPK periksa Bos Gunung Agung

2 Warga Ponorogo ini nekat jalan kaki ke Jakarta tuntut keadilan

Bos BKPM sebut regulasi berpotensi menjadi objek korupsi

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami