Soroti Fetish Kain Jarik, Anggota DPR Dorong RUU PKS Kembali Masuk Prolegnas

Soroti Fetish Kain Jarik, Anggota DPR Dorong RUU PKS Kembali Masuk Prolegnas
PERISTIWA | 6 Agustus 2020 15:40 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Diah Pitaloka mendorong agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) kembali dimasukan dalam Prolegnas prioritas 2021. Melihat kasus kejahatan seksual terjadi belakangan, menurutnya perlu RUU PKS dimasukan kembali setelah dicabut pada prioritas DPR tahun 2020.

Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia itu menjelaskan, ketika pembahasan RUU PKS terjadi perdebatan mengenai pembahasan. Hingga, bikin pembahasannya mentok. Pada perdebatan itu, dia bilang hasrat seksual didorong tak boleh masuk ke dalam definisi kekerasan seksual.

Melihat kasus praktik fetish kain jarik, hasrat seksual bisa masuk dalam definisi kekerasan seksual. karena dalam kasus tersebut, pelaku menemukan fantasi seksual dengan memanipulasi korban.

"Tadinya dalam pembahasan RUU Kekerasan Seksual, hasrat seksual dipertanyakan dengan sangat keras. Maksud hasrat seksual itu apa? Jadi begitu ada kasus fetish ini, kita bisa menerjemahkan kenapa hasrat seksual masuk dalam definisi kekerasan seksual," kata Diah dalam diskusi 'Urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang Komprehensif," Kamis (6/8).

Selain definisi, masalah lain adalah konstruksi sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Diah mengatakan, dalam diskusi dengan banyak pakar, diusulkan karakteristik hukum yang berlaku adalah hukum pidana khusus.

Dengan demikian, RUU PKS tidak perlu menunggu pembahasan RKUHP selesai menjadi UU. Hal ini juga menjadi alasan mengapa DPR mencabut RUU PKS dari Prolegnas.

"Itu menjawab pertanyaan apakah Undang-Undang PKS ini harus menunggu KUHP atau tidak. Ternyata undang-undang ini mengandung kekhususan hukum," jelasnya.

Selain itu, mengapa RUU PKS ini penting karena berdasarkan pengakuan korban kasus kekerasan seksual berbasis hubungan pelaku dengan korban yang tidak setara. Sehingga muncul dominasi, tekanan dan manipulasi.

"Semoga RUU ini menjadi RUU yang diketengahkan sebagai bentuk political will, goodwill, keinginan baik yang diterjemahkan ke dalam ruang politik oleh fraksi-fraksi di DPR RI," ucapnya.

Baca Selanjutnya: Sementara itu Wakil Ketua Lembaga...

Halaman

(mdk/ray)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami