Status Pulau Berhala kembali digugat ke MK

PERISTIWA | 1 Juni 2012 13:12 Reporter : Baiquni

Merdeka.com - Status kepemilikan Pulau Berhala kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon uji materi tidak terima atas keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 44 Tahun 2011 yang menyatakan status Pulau Berhala masuk ke dalam wilayah Provinsi Jambi.

Mereka mengajukan permohonan uji materi dua Undang-Undang (UU) sekaligus, yakni UU Nomor 54 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (4) huruf a tentang Batas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan UU Nomor 25 Tahun 2002 Pasal 3 tentang Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Para Pemohon merupakan warga Kepri, H Alias Welo dan Idrus.

"Dimasukkannya Pulau Berhala ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi adalah tidak berdasarkan hukum. Karena sejak semula tidak pernah disebutkan atau dicantumkan bahwa Pulau Berhala termasuk dan atau bagian dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan atau Provinsi Jambi," ujar kuasa hukum pemohon, Syamsudin Daeng Rani, dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (1/6).

Selain itu, Syamsudin menjelaskan, Pasal 9 ayat (4) huruf a UU Nomor 54 Tahun 1999 dan Pasal 3 UU Nomor 25 tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945.

"Dengan berlakunya ketentuan dua pasal itu, telah melanggar hak-hak konstitusional para pemohon yaitu tidak terciptanya kepastian daerah-daerah pemerintahan, tidak terciptanya kesempatan maksimal bagi pemohon dan tidak tercapainya kepastian hukum mengenai batas wilayah dan administrasi pemerintahan bagi para pemohon," terangnya.

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Anwar Usman dengan anggota Muhammad Alim dan Ahmad Fadlil Sumadi memberikan saran kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan. Perbaikan yang disarankan adalah seputar kerugian konstitusional pemohon yang menurut Majelis Hakim masih kurang lengkap dan kurang rinci.

"Kerugian konstitusional hendaknya menjadi alasan permohonan. Selanjutnya, alasan permohonan sebaiknya dielaborasi lebih lanjut dengan menjelaskan apa yang menjadi kerugian Pemohon dengan berlakunya UU yang dimohonkan," kata Hakim MK, Anwar Usman.

Selain itu, Hakim Ahmad Fadlil Sumadi pun memberikan saran agar Pemohon mengaitkan permohonannya dengan permohonan yang telah ada sebelumnya. Permohonan yang dimaksud diajukan oleh Gubernur Jambi.

"Supaya ada keterkaitan antara permohonan ini dengan permohonan sebelumnya," sarannya.

Sebelumnya, MK telah menyidangkan permohonan uji materi terkait status Pulau Berhala yang diajukan oleh Gubernur Provinsi Jambi. Gubernur Jambi merasa tidak terima atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dengan menyatakan bahwa Pulau Berhala secara resmi masuk ke dalam wilayah Kepulauan Riau.

(mdk/lia)

TOPIK TERKAIT