Stok Terbatas, Vaksinasi Bagi Pejabat Publik di Palembang Dihentikan Sementara
Merdeka.com - Dinas Kesehatan Palembang menghentikan sementara vaksinasi Covid-19 bagi pejabat publik. Penyebabnya karena keterbatasan stok vaksin.
Pelaksana Tugas Kepala Dinkes Palembang Fauziah mengungkapkan, ketersediaan vaksin saat ini hanya mencukupi vaksinasi ke satu bagi golongan lanjut usia dan tenaga pendidik. Sementara vaksin bagi pejabat publik sudah habis.
"Kami setop dulu vaksinasi bagi masyarakat pejabat publik karena stok vaksin sudah habis," ungkap Fauziah, Jumat (9/4).
Pihaknya belum dapat memastikan kapan vaksinasi bagi kelompok itu kembali dilanjutkan. Sebab, penyuntikan tergantung pengiriman vaksin dari Kementerian Kesehatan.
"Informasi terbaru, Palembang tidak masuk dalam pengiriman vaksin termin ketiga, belum tahu kapan," ujarnya.
Berdasarkan stok vaksin yang ada, vaksinasi dosis kedua masih terus berlangsung karena sudah ditetapkan jadwalnya. Fasilitas kesehatan akan menerima layanan vaksin kedua meski di bulan Ramadan.
"Dari MUI juga membolehkan vaksinasi saat puasa, maka vaksinasi kedua masih dilakukan," kata dia.
Sementara bagi tenaga pendidik dan lansia yang akan divaksin, dipersilakan datang ke faskes. Mereka akan dilakukan vaksinasi jika tidak ada penghambat saat tahap skrining.
"Jika memungkinkan bisa divaksin, tapi kalau kesehatannya ada masalah bisa ditunda," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini memungkinkan para pemudik untuk tetap mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan tanpa harus beralih ke fasilitas kesehatan baru.
Baca SelengkapnyaKepala puskesmas juga menahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi hak pegawai.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.
Baca SelengkapnyaKombes Jeki tak ingin ada gangguan Kamtibmas menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaPenangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda, dimana salah satu tersangka ada pegawai Lapas.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kehadiran SMKN Jateng ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia.
Baca SelengkapnyaStasiun Tawang Banjir, Empat Kereta Api Dialihkan ke Stasiun Poncol
Baca Selengkapnya