Sulsel raih predikat pelayanan publik tertinggi dari Ombudsman

PERISTIWA | 5 Desember 2017 21:32 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Pemerintah Sulawesi Selatan meraih predikat Provinsi standar pelayanan publik tertinggi dari Ombudsman RI. Penghargaan itu diberikan oleh Ombudsman dalam acara penilaian kepatuhan secara serentak terhadap 22 Kementerian, 6 Lembaga, 22 Provinsi, 45 Kementerian Kota dan 107 Pemerintah Kabupaten.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan penghargaan tersebut didapatnya bukan dengan cara mengutamakan pembangunan daerah. Namun mengedepankan pemerintahan yang efektif dan cepat supaya publik puas.

"Pemerintah adalah menghadirkan pelayanan pelayanan yang efektif cepat, dan itu tugas utama pemerintahan. Tugas utama pemerintah bukan untuk pembangunan, namun lebih ke depankan pelayanan masyarakat," kata Syahrul di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa, (05/12).

Dia melanjutkan, langkah Ombudsman saat ini telah merangsang seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan yang lebih cepat dan memberi perhatian pada pelayanan itu. Supaya rakyat merasa ada pemerintah yang memperhatikannya.

"Kita berharap sistem yang berjalan dengan baik pada PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) kita pelayanan satu atap kita, bahkan dapat memberikan simbol simbol pemerintahan yang cepat tidak lambat dalam memberi pelayanan kepada masyarakat," paparnya.

Tak hanya itu Pemprov Sulsel, kata dia, telah meraih 338 penghargaan nasional. Ini pun menjadi ketiga kalinya Sulawesi Selatan meraih zona hijau atau penghargaan kepatuhan tertinggi dari Ombudsman RI.

"Sulawesi Selatan juga menjadi daerah ekonomi tertinggi nasional, sekarang 7,6 selama 8 tahun tidak pernah di bawah 7. Dan seperti itu kalo hadir pemerintahan yang baik tidak melayani dirinya sendiri dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat saya kira akselerasi akan berjalan dengan baik," tutup Politisi Golkar itu.

Baca juga:

Ombudsman sebut tak ada standar biaya pelayanan publik picu pungli

Memutus mata rantai pungli Satpol PP DKI

Dugaan pungli Satpol PP, Wagub Sandiaga akan temui Ombudsman

Dalih rumah sakit sering tolak pasien peserta BPJS

Ombudsman sebut peserta BPJS ogah bayar iuran usai perawatan medis

(mdk/eko)

TOPIK TERKAIT