Syarat Tenaga Ahli Anggota DPR Harus S2, Sekjen Tegaskan Mengacu pada Aturan

PERISTIWA | 9 Oktober 2019 20:47 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Setiap anggota DPR akan didampingi 5 tenaga ahli (TA) dan 2 staf administrasi. Saat ini Sekjen DPR RI tengah melakukan perekrutan TA. Menariknya, pada daftar syarat menjadi TA, ada syarat minimal pendidikan S2, atau S1 sudah dengan pengalaman 5 tahun. Padahal syarat anggota DPR minimal SLTA/sederajat.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan syarat itu sesuai Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI

"Kita mengacu peraturan DPR yang ada ya. Memang harus semua S2," kata Indra saat dikonfirmasi, Rabu (9/10).

Indra menyebut syarat itu sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh anggota DPR sendiri di Badan Legislasi (Baleg) dan telah diterapkan di periode sebelumnya.

"Sebenarnya itu standar yang kita sampaikan, itu dewan yang menyepakati, kita menjalani yang diputuskan dewan saja," ucapnya.

Meski demikian, syarat itu tidak selalu ajeg harus S2. Untuk TA yang dibawa oleh anggota Dewan sendiri, apabila ada TA lulusan S1 dengan pengalaman lima tahun, maka akan tetap lolos.

"TA yang lama gak harus (S2), S1 tapi pengalaman. Memang ada diskresi untuk bidang tertentu. S2 tidak diutamakan tetapi," ucapnya.

Syarat S2 itu, menurut Indra untuk membatasi perekrutan yang sembarangan. Ia mencontohkan ada sedikit kasus di DPR Daerah. "Ini untuk membatasi supaya, kan kalau di daerah ada, mohon maaf di bawah lulus SMA. Supaya tidak sembarangan diangkat (jadi TA)," ucapnya

Mengenai jomplangnya syarat antara anggota Dewan yang SMA dengan TA yang harus lulusan S2, Insra menyebut syarat anggota DPR bukan setjen yang mengatur.

"Syarat anggota kan ada di KPU, kan paling penting anggota dipilih rakyat, kalau rakyat pilih Mulan (Jameela) itu terserah rakyat. Tugas saya, tugasnya menjaga kredibilitas DPR," pungkasnya.

Ketua DPR: Baru Wacana

Sementara Ketua DPR Puan Maharani menyatakan syarat S2 bagi TA itu masih wacana. “Saya juga lagi mau cek dulu, itu kan baru wacana ya, belom. Masih usulan. Saya mau lihat dulu apakah sampai seperti itu," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan.

Puan menyebut akan mengecek kembali syarat itu, apakah benar diperlukan bagi TA tiap anggota atau hanya pimpinan saja. "Ini TA di level mana, apakah hanya anggota DPR saja ataukah pimpinan, atau yang mana, ya kita lihat lagi," ucapnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

(mdk/bal)

TOPIK TERKAIT