Tak Atur Masa Jabatan, UU Mahkamah Agung Digugat ke MK

Tak Atur Masa Jabatan, UU Mahkamah Agung Digugat ke MK
PERISTIWA | 17 Januari 2020 09:06 Reporter : Fikri Faqih

Merdeka.com - Undang-Undang Mahkamah Agung digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya karena UU tersebut tidak mengatur batas periode jabatan hakim agung. Gugatan itu diwujudkan dalam permohonan judicial review atau uji materi atas UU yang mengatur tentang MA.

Pemohon pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Aristides Verissimo de Sousa Mota mengatakan presiden dan wakil presiden bahkan dibatasi dua periode, masing-masing periode lima tahun.

Dalam sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (16/1), Aristides mengatakan, Pasal 11 UU Mahkamah Agung mengatur hakim agung diberhentikan apabila meninggal dunia, berusia 70 tahun, mengundurkan diri atau sakit jasmani/rohani.

"Ada kemungkinan seorang hakim agung bisa menjabat sampai 25 tahun kalau dia terpilih pada saat dia berumur 45 tahun dan mengakhiri jabatannya 70 tahun," kata pemohon seperti dikutip Antara.

Baca Selanjutnya: Karena itu dia meminta agar...

Halaman

(mdk/fik)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami