Tak Bayar Pajak Dana Desa, 15 Rekening Desa di Garut Diblokir

PERISTIWA | 10 Desember 2019 00:01 Reporter : Mochammad Iqbal

Merdeka.com - Pemerintah Pusat memblokir 15 rekening milik desa yang ada di Kabupaten Garut. Pemblokiran dilakukan karena desa-desa tersebut diketahui tidak melakukan pembayaran pajak dana desa.

"Memang ada 15 desa yang rekeningnya diblokir pemerintah pusat. Kelimabelas desa yang rekeningnya diblokir karena tidak membayar pajak. Ya mungkin kadesnya lupa membayar pajak," ujar Bupati Garut, Rudy Gunawan, Senin (9/12).

Bupati tidak menyebutkan desa mana saja yang rekeningnya diblokir oleh pemerintah pusat. Namun dari informasi yang dihimpun, salah satu desa yang rekeningnya diblokir pemerintah pusat adalah Desa Karyajaya, Kecamatan Bayongbong.

Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, disebut Rudy sudah melakukan berbagai upaya agar rekening-rekening desa itu tidak diblokir.

"Namun dari info yang kita terima, pemblokiran tersebut sudah merupakan aturan tegas dari pemerintah pusat yang harus dipatuhi," katanya.

1 dari 1 halaman

Keluarkan Edaran

Atas hal tersebut, Rudy mengaku bahwa pihaknya sudah mengeluarkan edaran kepada para kepala desa agar senantiasa patuh melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

"Kepala desa memang harusnya membayar pajak dana desa saat dana itu turun. Para Kepala Desa ini maunya dipotong langsung pemerintah pusat, tapi kan tidak bisa karena harus masuk dulu ke kas desa," tutupnya. (mdk/eko)

Baca juga:
Korupsi Dana Desa Rp1,1 Miliar, Kades di Kulonprogo Ditahan
Kunjungan ke Bogor, Mendes Abdul Halim Cek Penggunaan Dana Desa
Perubahan Nama Desa di Yogyakarta Tidak Pengaruhi Program Dana Desa
Bupati: Banyak Kepala Desa di Garut Tak Bayar Pajak saat Dana Desa Turun
Polisi Usut Dugaan Dana Desa Papua Masuk ke KKB

TOPIK TERKAIT

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.