Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tanggapi Survei Litbang Kompas, PDIP Akui Pemerintah Harus Perbaiki Kekurangan

Tanggapi Survei Litbang Kompas, PDIP Akui Pemerintah Harus Perbaiki Kekurangan Pelantikan Jokowi-Maruf. ©2019 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Politikus PDIP, Muchamad Nabiel Haroen mengakui bahwa ada kekurangan terkait kinerja Jokowi-Ma'ruf di setahun pemerintahannya. Hal ini sebagai respons dari survei Litbang Kompas di mana lebih banyak responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.

"Harus diakui, memang pemerintah belum sempurna, bahkan ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Beberapa kali saya sampaikan, pentingnya manajemen data yang terintegrasi, sekaligus juga dukungan atas inovasi dan pengembangan produk herbal dari rempah nusantara. Ini penting, agar kita bisa bangkit dan bersaing dengan negara lain,dengan produk khas," katanya, Rabu (21/10).

Nabiel kemudian mencermati angka survei Litbang Kompas dengan indeks kepuasan Jokowi-Ma'ruf 45,2% dan yang kurang puas 52,5%. Menurutnya, harus dilihat bahwa dalam survei tersebut ada margin of (moe) error 4,3%.

"Itu (moe) angka yang cukup tinggi, dan memungkinkan persepsi yang sebaliknya. Jadi, ini angka yang masih bisa dikatakan seimbang, dan bisa berbalik secara drastis. Terlebih, ketika pemerintah mengejar vaksin untuk warga, ini akan sangat membantu," ucapnya.

Nabiel menuturkan, bahwa pemerintah Indonesia telah bekerja keras untuk kesejahteraan warga. Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf pun diawali dengan semangat tinggi dan gairah besar karena konsolidasi lintas kelompok yang sebelumnya terfragmentasi dalam Pilpres.

"Namun, awal tahun 2020, pandemi menghantam, dan kita semua tahu apa yang terjadi dengan beragam tantangan. Tapi, pemerintah tetap sekuat tenaga bekerja untuk rakyat," ucap Anggota Komisi IX DPR RI itu.

Nabiel menambahkan, kondisi pandemi terjadi secara global, tidak hanya menghantam Indonesia. Dia bilang, pandemi global berpengaruh pada berbagai sektor. Bahkan, negara-negara besar juga menghadapi tantangan yang sulit.

"Indonesia beruntung karena iklim gotong royong yang masih terjaga. Meski, di sisi lain, pandemi masih belum surut, menjadi catatan penting bagi pemerintah. Namun, pelbagai program percepatan telah dilakukan, di antaranya dengan penguatan infrastruktur kesehatan, stimulus ekonomi dan pengadaan vaksin," pungkasnya.

Diberitakan, Litbang Kompas merilis survei tepat setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin setelah dilantik. Hasilnya, lebih banyak responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.

Responden ditanya 'Secara umum, puas atau tidakkah Anda dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin satu tahun terakhir ini?' Hasilnya ialah Sangat puas 5,5 persen , Puas 39,7 persen, Tidak puas 46,3 persen, Sangat tidak puas 6,2 persen dan tidak tahu 2,3 persen.

Artinya, bila dikelompokkan ada 45,2 persen responden yang puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf dan 52,5 persen tidak puas.

Survei Litbang Kompas juga menanyakan tingkat kepuasan hal Perekonomian, Politik dan Keamanan, Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Sosial di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Dari sisi Perekonomian hasilnya adalah Sangat puas 2,3 persen, Puas 40,3. persen, Tidak puas 49,7 persen, Sangat tidak puas 6,2 persen, dan Tidak tahu 1,5 persen.

Selanjutnya, untuk Politik dan keamanan hasilnya Sangat puas 2,1 persen, Puas 42 persen, Tidak puas 46,7 persen, Sangat tidak puas 6 persen, dan Tidak tahu 3,2 persen.

Kemudian, di bidang Penegakan hukum hasilnya adalah Sangat puas 2,1 persen Puas 30,2 persen, Tidak puas 54,4 persen, Sangat tidak puas 10,2 persen, Tidak tahu 3,1 persen.

Terakhir, dari segi Kesejahteraan sosial hasilnya Sangat puas 3,4 persen, Puas 48,8 persen, Tidak puas 41 persen, Sangat tidak puas 5,5 persen dan Tidak tahu 1,3 persen.

Survei Litbang Kompas dilakukan lewat telepon pada 14-16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kota/kabupaten di 34 provinsi. Jumlah responden ditentukan secara proporsional dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 4,3 persen.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Sido Muncul dan Kemenkop UKM Kolaborasi Bantu Petani Rempah Agar Lebih Maju & Berdaulat
Sido Muncul dan Kemenkop UKM Kolaborasi Bantu Petani Rempah Agar Lebih Maju & Berdaulat

Sido Muncul bersama Kemenkop UKM berkomitmen untuk saling bahu membahu membantu para petani herbal dan UMKM di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas
Menuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas

Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Aliansi Masyarakat Ingatkan Potensi Kerawanan Pilkada Papua Tengah Usai Komisioner Bawaslu Puncak Dipecat DKPP
Aliansi Masyarakat Ingatkan Potensi Kerawanan Pilkada Papua Tengah Usai Komisioner Bawaslu Puncak Dipecat DKPP

DKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik

Baca Selengkapnya
PAN: Sangat Bahaya Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tak Perlu Dirahasiakan
PAN: Sangat Bahaya Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tak Perlu Dirahasiakan

PAN setuju dengan sikap tegas Prabowo yang menyatakan tidak mungkin semua kekuatan dan kelemahan sistem pertahanan nasional dibuka untuk umum.

Baca Selengkapnya
Survei Litbang Kompas Catat 87 Persen Masyarakat Puas Kinerja Polri
Survei Litbang Kompas Catat 87 Persen Masyarakat Puas Kinerja Polri

Lebih dari 89 persen responden sepakat menyatakan puas dengan upaya Polri dalam menjaga kamtibmas

Baca Selengkapnya
Mentan Sentil Dirut Bulog: Jangan Terlalu Bersemangat Impor Daging Kerbau, tapi Lupa Serap Gabah dan Jagung Petani
Mentan Sentil Dirut Bulog: Jangan Terlalu Bersemangat Impor Daging Kerbau, tapi Lupa Serap Gabah dan Jagung Petani

Saat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.

Baca Selengkapnya
Kalung Produksi Nasabah PNM Mekaar Bandung Dijadikan Hadiah Jokowi untuk Iriana
Kalung Produksi Nasabah PNM Mekaar Bandung Dijadikan Hadiah Jokowi untuk Iriana

Jokowi juga memuji Kabupaten Bandung yang memiliki banyak produk lokal dan variasi kulinernya.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya