Tangkal Hoaks Jelang Pelantikan Presiden, BSSN Gandeng seluruh Stakeholder

PERISTIWA | 10 Oktober 2019 13:22 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggandeng seluruh stakeholder amankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 20 Oktober mendatang. Khususnya menangkal isu hoaks.

"Untuk pelantikan bapak Presiden 20 akan datang, kita akan bekerja sama dengan semua stakeholder," kata Hinsa di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Kamis (10/10).

Dia menuturkan, sebenarnya kuncinya ada di masyarakat soal keamanan siber jelang pelantikan ini.

"Jangan terlalu cepat dan mudah percaya terhadap informasi, terutama yang datangnya dari media sosial khususnya," jelas Hinsa.

Dia mengutarakan, ancaman di siber yang mempengaruhi masyarakat ini sudah banyak dilakukan jelang pelantikan ini. "Sudah ada sejak dari waktu lalu," ungkap Hinsa.

Karenanya, masyarakat harus mulai disiplin dalam menyerap segala informasi. Apalagi yang sudah mengarah ke hoaks.

"Dan kita berharap masyarakat tidak terpengaruh, terpancing, dengan isu-isu yang belum jelas dan belum tentu keberadaannya yang biasa kita sebut hoaks," katanya.

Reporter: Putu Merta

1 dari 1 halaman

Butuh Kebijakan Manajemen Krisis Siber

Hinsa menambahkan, keamanan siber dewasa ini, menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan sistem elektronik, karena serangan siber terjadi secara masif, hingga dapat mengancam jiwa manusia, kestabilan ekonomi, bahkan kedaulatan negara. Karenanya, dibutuhkan kebijakan manajemen krisis siber yang baik.

Menurut dia, saat ini transaksi banyak dilakukan secara digital yang semuanya perlu diamankan. Sehingga keamanan siber merupakan hal yang sangat penting dan mendesak.

"Untuk menopang dan mendukung keberhasilan digitalisasi berbagai sektor di Indonesia, termasuk dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 yang serba digital dan terhubung melalui internet. Hal tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu mewujudkan keamanan siber menuju kesejahteraan ekonomi," katanya.

Dia menuturkan, manajemen krisis siber sejatinya merupakan suatu langkah administratif dalam rangka pengambilan keputusan secara cepat, serentak, dan mampu menembus ruang dan waktu terhadap semua potensi ancaman keamanan siber.

Hinsa memaparkan, hasil penelitian dan laporan dari Google Temasek, serta Bain bertajuk e-Conomy SEA 2019, dimana diperkirakan nilai ekonomi berbasis internet di Asia Tenggara mencapai US 100 miliar dolar atau Rp1.418,17 triliun pada tahun ini. Dan 40 persennya yang senilai US 40 miliar dolar, disebut berasal dari Indonesia.

"Dengan nilai pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan potensi ekonomi digital yang luar biasa. Indonesia harus menjaga potensi tersebut guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional," katanya. (mdk/rhm)