Temuan Ombudsman, 6 daerah di Jateng tak mampu penuhi standar pelayanan publik

PERISTIWA | 9 Desember 2017 02:04 Reporter : Dian Ade Permana

Merdeka.com - Enam daerah di Jawa Tengah dianggap tidak mampu memenuhi standar pelayanan publik yang telah diatur sesuai Undang-Undang (UU) Pelayanan Publik. Daerah tersebut adalah Kabupaten Batang, Banyumas, Kudus, Temanggung, Kota Salatiga dan Kota Surakarta.

Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Sabarudin Hulu, menyebut keenam daerah itu masuk zona kuning dalam tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik.

"Seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah yang menjadi objek penilaian masuk dalam zona kuning. Kabupaten Batang, Kudus, dan Temanggung menurun nilai kepatuhannya. Sementara Kabupaten Banyumas, Kota Surakarta dan Kota Salatiga mengalami peningkatan nilai, meskipun masih dalam zona kuning," ungkap Sabarudin, Jumat (8/12).

Menurutnya, penilaian standar layanan publik mengacu pada pengambilan data terhadap empat belas bidang pelayanan yang dilakukan dalam rentang waktu Mei hingga Juli 2017.

Bidang pelayanan yang dinilai mencakup bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, bidang kesehatan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang sosial. Selanjutnya bidang penanaman modal, bidang pendidikan, bidang perdagangan, bidang perhubungan, bidang perindustrian, bidang pertanian, bidang tenaga kerja, bidang lingkungan hidup, dan bidang pariwisata.

Dikatakannya, khusus tahun ini Ombudsman tak hanya menilai entitas penyelenggara layanan publik tapi juga fokus pada pemerintah daerah dan instansi vertikal yang sempat berada dalam zona kuning. Penilaian kepatuhan menggunakan traffic light system zona merah, zona kuning dan zona hijau.

"Klasifikasi warna menunjukkan tingkat kepatuhan penyelenggara layanan publik," ungkapnya.

Sabarudin mengatakan, komponen yang sering dilanggar adalah hak disabilitas mendapat akses dan kemudahan fasilitas yang layak. "Di samping itu ada hak pengguna layanan untuk menilai penyelenggara layanan melalui alat pengukuran kepuasan pelanggan," paparnya.

Baca juga:
Ombudsman kecam pengenaan biaya transaksi kartu debit di mesin EDC
Jokowi perintahkan bawahannya dalami dugaan plagiarisme Rektor Universitas Halu Oleo
Jokowi minta Ombudsman buka ke publik instansi yang salahgunakan wewenang
Sulsel raih predikat pelayanan publik tertinggi dari Ombudsman
Ombudsman sebut tak ada standar biaya pelayanan publik picu pungli
Memutus mata rantai pungli Satpol PP DKI
Dugaan pungli Satpol PP, Wagub Sandiaga akan temui Ombudsman

(mdk/lia)

TOPIK TERKAIT