Temui Menko Polhukam, Kepala BP2MI Bahas Maraknya Kejahatan Perdagangan Manusia

Temui Menko Polhukam, Kepala BP2MI Bahas Maraknya Kejahatan Perdagangan Manusia
Kepala BP2MI bertemu Menko Polhukam Mahfud MD. ©2021 Merdeka.com
NEWS | 22 September 2021 19:05 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menko Polhukam Mahfud MD di kantornya, Rabu (22/9). Kedatangan Benny untuk menyikapi masih maraknya kejahatan perdagangan manusia.

Dalam memberantas mafia penempatan ilegal pekerja migran, menurut Benny, dibutuhkan kerja sama semua pihak termasuk kementerian dan lembaga. Maka, BP2MI meminta arahan Menko Polhukam terkait dengan kejahatan perdagangan orang yang hingga hari ini masih terus terjadi.

Menurut Benny, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO). Dalam perubahan tersebut, Menko Polhukam terlibat sebagai ketua II GT TPPO.

"Keterlibatan peran kementerian dan lembaga menjadi kewenangan dari Menko Polhukam, sehingga tadi kami mohon arahan dan petunjuk dan Alhamdulillah direspon dengan baik," papar Benny, Rabu (22/9).

Dia berharap, sinergi yang akan dilakukan Menko Polhukam menghasilkan kerja bersama serta menghadirkan negara bagi pekerja migran Indonesia. Menurutnya, pekerja migran adalah pahlawan devisa.

"Mereka penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara ini, kita ingin membuktikan juga bahwa perintah presiden untuk melindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki benar-benar bisa diwujudnyatakan," pungkasnya.

Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan akan segera menindaklanjuti khususnya beberapa hal yang terkait dengan kewenangan koordinasi Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Menurutnya, sejauh ini negara sudah responsif menyikapi berbagai masalah termasuk persoalan kejahatan perdagangan manusia.

"Negara ini sudah responsif betul, setiap ada masalah kita selalu merespon dengan aturan. Membangun hukum itu ada tiga, yaitu satu aturannya, kedua strukturnya/aparatnya dan ketiga budayanya. Kalau ketiganya ini tidak sama ya macet. Seringkali dalam merespon banyak hal, kita selesai di pembuatan aturan, rusak di strukturnya. Tapi mari kita benahi bersama," ujar Mahfud.

Dia melanjutkan, pemberantasan pengiriman migran ilegal di Indonesia menjadi tanggung jawab semua pihak. Ia berharap, semua stakeholder bisa bergandeng tangan bersama-sama membenahi persoalan tersebut.

"Banyak orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Oleh sebab itu mari kita benahi," pungkasnya. (mdk/ray)

Baca juga:
Terdakwa TPPO Venesia Karaoke BSD Dihukum Ringan, JPU Banding
Kasus Perdagangan Anak di Tegal, ABG Dijadikan Pemandu Karaoke Hingga Layani Kencan
Diimingi Kerja di Toko, 3 Perempuan Malah Dijadikan PSK Online
Praktik Prostitusi di Tasikmalaya, Empat Tersangka Terancam 15 Tahun Penjara
Bapak di Kapuas Jual Anak Kandung Rp600 Ribu untuk Berhubungan Seksual

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami