Merdeka.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015, Din Syamsuddin mengungkap alasan tidak masuk kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025. Din mengaku karena tidak bersedia.
Sebelum Munas, mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini telah menyampaikan dalam rapat pleno terakhir Dewan Pertimbangan ingin berhenti aktif di MUI.
"Bahwa saya tidak masuk dalam kepengurusan baru MUI adalah karena saya tidak bersedia. Seandainya Tim Formatur memasukkan maka saya tidak bersedia," ujar Din dalam keterangannya dikutip Sabtu (28/11).
Salah satu alasannya, Din merasa sudah terlalu lama terlibat di MUI. 25 tahun dia berkiprah di MUI sejak 1995. Din tercatat pernah menjadi dua kali wakil ketua umum, sekretaris umum, ketua umum periode 2014-2015 dan Ketua Dewan Pertimbangan 2015-2020.
"Dalam kaitan ini saya meminta maaf kepada segenap anggota Wantim MUI yang mendukung agar saya tetap memimpin Wantim MUI," kata Din.
Din tidak menghadiri Munas 2020 dan diwakilkan Wakil Ketua Wantim MUI Didin Hafiduddin memberi sambutan dan menjadi formatur. Sebab, dia mendengar ada orang yang ingin menjadi Wantim dan pengurus MUI.
"Saya mendengar dan mengetahui ada pihak yang ingin menjadi Ketua Wantim MUI, dan Pengurus MUI. Saya berhusnuzhon mereka ingin berkhidmat di MUI, maka sebaiknya diberi kesempatan. Biarlah umat yang menilai dan Allah SWT yang mengganjari," kata Din.
Din mengatakan, tidak masuk pengurus MUI bukan masalah besar. Karena berjuang untuk umat dan bangsa tidak terbatas dalam satu lingkaran organisasi.
"Jadi tidak masuk dalam kepengurusan suatu organisasi jangan dianggap sebagai masalah besar, begitu pula masuk dalam kepengurusan bukanlah hal istimewa," pungkasnya.
Diketahui, Tim formatur Munas MUI ke-10 yang terdiri dari 17 orang menggelar pertemuan tertutup juga menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di struktur kepengurusan MUI. Tim formatur Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia ke-10 menunjuk KH Miftachul Akhyar sekaligus Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menjadi ketua umum MUI periode 2020-2025 mengganti KH Ma’ruf Amin.
Sementara itu, sejumlah nama juga mengisi posisi lainnya seperti Amirsyah Tambunan (mewakili Muhammadiyah) yang ditetapkan sebagai sekretaris jenderal MUI menggantikan Anwar Abbas (Muhammadiyah) yang kini menjadi wakil ketua umum MUI. Untuk posisi wakil ketua umum MUI kini diisi tiga orang di mana pada periode sebelumnya dua nama mewakili Muhammadiyah dan NU. Tiga nama waketum baru itu di antaranya KH Marsyudi Suhud (NU), Anwar Abbas (Muhammadiyah) dan Basri Bermanda (Persatuan Tarbiyah Islamiyah).
Adapun KH Ma’ruf ditunjuk menjadi ketua Dewan Pertimbangan MUI mengganti Din Syamsuddin. Sementara nama Din Syamsuddin dan tokoh 212 tak lagi masuk pengurus MUI periode 2020-2025. Sejumlah tokoh 212 itu ada adalah Bachtiar Nasir, Yusuf Martak, dan Tengku Zulkarnain.
Selain menetapkan formasi kepengurusan baru, Munas ke-10 MUI menghasilkan empat fatwa soal haji dan satu fatwa terkait human deploit cell. Untuk rekomendasi, Munas X MUI mengeluarkan Taujihat Jakarta merespons berbagai problematika dan dinamika mutakhir di tingkat nasional dan internasional.
Baca juga:
Wapres Ma'ruf Ingatkan Peran MUI Sebagai Pelayan Umat dan Mitra Pemerintah
Tokoh 212 Tak Masuk Kepengurusan, Komisi VIII Sebut MUI Bukan Organisasi Politik
Terdepak, Tokoh 212 Tak Masuk Kepengurusan MUI 2020-2025
KH Miftachul Achyar Jadi Ketua Umum MUI
Din Syamsuddin: Pimpinan MUI Jangan Rangkap Jabatan Politik
MUI Mengeluarkan Lima Fatwa pada Musyawarah Nasional X
Baca Selanjutnya: Pengurus MUI Periode 2020-2025...
(mdk/gil)
Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!
Daftarkan
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami