Terlalu Banyak, Polri Sulit Pantau Grup WhatsApp

PERISTIWA | 20 Juni 2019 22:02 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menerangkan, bahwa tak mungkin patroli siber memantau seluruh aplikasi pesan grup WhatsApp (WA). Alasannya, ratusan juta masyarakat Indonesia menggunakan aplikasi chat tersebut.

BACA JUGA

"Jadi kalau kita mau melakukan patroli yang lebih spesifik lagi langsung ke WA grup itu sangat kecil kemungkinan. Karena dari hasil survei lebih dari 300 juta masyarakat Indonesia menggunakan smartphone aktif," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/6).

Menurutnya, setiap satu masyarakat Indonesia memiliki lebih dari satu grup WA di ponselnya. Maka dari itu, sangat tidak mungkin polisi memantau seluruh grup WA dari ratusan juta pengguna.

BERITA TERKAIT

"Kalau itu mau kita laksanakan patroli sangat tidak mungkin, sangat banyak sekali berapa juta lagi yang dipantau. Dengan kita memantau medsos saja sudah cukup luar biasa," terang Dedi.

Dirinya menambahkan, kegiatan patroli siber sudah dilakukan di media sosial oleh Polri, Kominfo, BSSN yang terus melakukan pemantauan. Dedi menyebut, pihaknya membidik akun-akun penyebar konten hoaks dan ujaran kebencian yang bersifat provokatif.

Dedi menjelaskan, akun tersebut akan diperingatkan lebih dahulu. Namun, jika penyebaran berita hoaks terlanjur masif dan membuat kegaduhan di medsos, maka akan ditindak hukum.

"Ketika penegakan hukum dilakukan seluruh alat bukti akan dicek. Alat bukti yg digunakan menyebarkan konten hoaks tersebut tentunya akan didalami. Misal HP itu akan didalami dan diperiksa laboratorium forensik digital," ucap Dedi.

Dari hasil forensik digital tersebut, kata Dedi, bisa ditemukan apakah pelaku memviralkan ke Facebook, Twitter maupun Instagram dengan konten berbentuk narasi, suara, video ataupun foto.

"Kemudian dia menyebarkan melalui apa juga bisa menggunakan WA baik personal maupun grup. WA grup tentunya akan didalami siapa saja yang ikut terlibat di dalam menyebarkan konten hoaks tersebut itu di dalami. Kalau terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baru kita proses," sambungnya.

Menurut Dedi, patroli siber tetap menjaga hak privasi seseorang dan asas praduga tak bersalah tetap menjadi pedoman aparat kepolisan dalam penegakan hukum.

(mdk/eko)