Hot Issue

Tiga Status Tersangka Disandang Djoko Tjandra

Tiga Status Tersangka Disandang Djoko Tjandra
PERISTIWA | 28 Agustus 2020 07:25 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah

Merdeka.com - Terpidana korupsi hak tagih utang (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, terancam mendekam di balik jeruji dalam tempo lama. Ancaman hukuman berlapis bakal diterima mantan buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) itu setelah menyandang tiga status tersangka dalam upayanya lolos dari eksekusi jaksa terkait perkara cessie Bank Bali periode 1999 tersebut.

Djoko Tjandra menyandang status tersangka setelah kepolisian dan kejaksaan melakukan penyidikan skandal dilakukan pengusaha kakap tersebut. Skandal dilakukan Djoko Tjandra ini turut menyeret aparat dari dua institusi penegak hukum tersebut.

Djoko Tjandra pertama kali ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri. Djoko Tjandra dan rekannya sesama pengusaha Tommy Sumardi ditetapkan penyidik polisi sebagai tersangka suap agar status buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) interpol dihapus.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1, Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), juncto Pasal 55 KUH Pidana.

Perkara itu menyeret nama Inspektur Jenderal (Irjen) Napoleon Bonaparte dan Brigadir Jenderal (Brigjen) Prasetijo Utomo sebagai tersangka setelah diduga menerima suap dari Djoko Tjandra. Irjen Napoleon diduga berperan menghapus red notice Djoko Tjandra saat menjabat Kadiv Hubinter Polri.

Barang bukti US$ 20 ribu disita polisi dalam kasus ini. Namun polisi tak menahan Irjen Napoleon dan Tommy Sumardi dengan dalih kedua tersangka bersikap kooperatif selama pemeriksaan.

Sementara Brigjen Prasetijo, diduga menerima suap terkait surat-surat diterbitkannya saat menjabat Kepala Korwas PPNS Bareskrim Polri untuk membantu Djoko Tjandra lolos dari upaya hukum. Penetapan tersangka Brigjen Prasetijo setelah polisi menyita uang US$ 20 ribu dalam kasus tersebut.

Kedua perwira tinggi kepolisian tersebut dikenakan Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, dan Pasal 12 a dan b UU 20/2001, juncto Pasal 55 KUH Pidana. “Ancaman hukumannya adalah lima tahun (penjara),” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jumat (14/8).

Baca Selanjutnya: Tersangka Suap Dokumen Palsu...

Halaman

(mdk/dea)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami