Tingginya Kasus Pelecehan, DPR Harus Lanjutkan Pembahasan RUU PKS

Tingginya Kasus Pelecehan, DPR Harus Lanjutkan Pembahasan RUU PKS
PERISTIWA | 1 Juli 2020 21:31 Reporter : Bachtiarudin Alam

Merdeka.com - Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak kepada DPR dan Pemerintah untuk agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tetap ada di daftar Prolegnas Prioritas 2020 dan tetap dilakukan pembahasan sampai selesai menjadi undang-undang.

Peneliti ICJR, Genoveva Alicia menilai kebutuhan yang mendesak bagi korban kekerasan seksual seharusnya menjadi dorongan untuk DPR dan Pemerintah hadir memberikan kepastian perlindungan. Maka alasan sulitnya pembahasan RUU PKS tidak bisa menjadi alasan pembahasan aturan ini.

"DPR dan Pemerintah perlu kembali mengetahui RUU PKS dihadirkan dengan semangat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, yang masih sulit memperoleh perlindungan dalam aspek penanganan kasus, layanan bantuan langsung korban, hingga aspek pemulihan komprehensif," kata Genoveva pada keterangannya, Rabu (1/7).

Dia pun mengingatkan kasus Baiq Nuril Maknun, yang menjadi korban kekerasan seksual atasannya yang seharusnya diberikan perlindungan untuk dapat melaporkan kasusnya. Justru dijadikan korban dengan bayang-bayang kriminalisasi.

"Korban-korban selain Baiq Nuril jelas akan takut untuk berjuang memperoleh keadilan jika masih dibayangi ketakutan kriminalisasi termasuk stigma aparat penegak hukum yang justru menyalahkan korban. Pembahasan RUU PSK secara komprehensif sangat diperlukan," tuturnya.

Baca Selanjutnya: Alasan Dibutuhkannya RUU PKS...

Halaman

(mdk/rhm)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami