Tjahjo Minta Kepala Daerah Kaji Manfaat Sebelum Ajukan Izin ke Luar Negeri

PERISTIWA | 25 Juli 2019 12:33 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengingatkan kepala daerah mengkaji manfaat kunjungan kerja ke luar negeri sebelum mengajukan izin. Sehingga, perjalanan itu benar-benar mendatangkan manfaat.

"Kaji dulu, kalau dirasa sangat bermanfaat, tidak ada masalah," kata Tjahjo di sela kegiatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) tingkat nasional ke-57 tahun 2019 di Padang. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (25/7).

Menurut Tjahjo, semua izin yang diajukan kepala daerah pasti ditelaah oleh pihaknya. Tujuannya melihat seberapa besar manfaatnya bagi daerah dari kunjungan itu.

Kalau kunjungan dinilai untuk kemajuan daerahnya seperti sister city apalagi untuk mencari investasi, sudah pasti diberikan izin. Namun kalau tujuannya hanya untuk melihat pameran apalagi jalan-jalan, Tjahjo menegaskan sebaiknya menggunakan teknologi informasi yang ada saja, tidak perlu ke luar negeri.

Terkait kepala daerah yang sering mengajukan izin ke luar negeri, Mendagri mengatakan sudah memberikan peringatan. Namun, Tjahjo masih menutup rapat identitas kepala daerah tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, diketahui terakhir ke luar negeri saat mengunjungi Azerbaijan dalam rangka menghadiri Sidang ke-43 Komite Warisan Dunia UNESCO PBB dalam penetapan bekas tambang batu bara Ombilin sebagai warisan budaya dunia.

Kunjungan lain sebagian besar adalah untuk 'menjual' peluang investasi di provinsi itu.

Baca juga:
Wapres JK Sebut Mendagri Harus Selektif Pilih Dinas Luar Negeri Kepala Daerah
Mendagri Soal Perjalanan Dinas Kepala Daerah: Saya Tak Singgung Gubernur Anies
Anies Tantang Mendagri Buka Daftar Kepala Daerah Sering Kunker ke Luar Negeri
Menteri-Menteri Jokowi yang Menolak Menjabat Lagi
Anies Soal Sindiran Mendagri: Saya ke Luar Negeri Untuk Ajak Orang ke Indonesia
Mendagri: Kepala Daerah Dinas ke Luar Negeri Paling Lambat Izin Diajukan H-10
Mendagri Sebut Perpanjangan Izin FPI Tak Hanya Soal Syarat Administrasi

(mdk/lia)