TNI Mengaku Terpaksa Bertindak Represif Pada Petani Urutsewu

PERISTIWA » MAKASSAR | 11 September 2019 18:36 Reporter : Ronald

Merdeka.com - Warga sipil terlibat bentrok dengan sekelompok prajurit TNI di Desa Brecong, Buluspesantren, Kebumen, Rabu (11/9). Bentrokan terjadi karena warga yang sebagian besar petani, berusaha menghalangi TNI yang ingin memagari lahan yang menjadi sengketa antara warta dengan TNI.

Kapendam IV/Diponegoro Letkol Kav Susanto mengatakan, anggota gabungan dari Kodim 0709/Kebumen dan Yonif 403/WP terpaksa bertindak represif terhadap aksi demo yang dilakukan ratusan warga yang menolak pemagaran Lapangan Tembak Dislitbangad. Bentrokan terjadi saat anggota TNI mengamankan pekerjaan pemagaran lahan.

Kejadian bermula dari adanya pekerjaan proyek pemagaran tahap III area Lapbak Dislitbangad yang berlokasi di Desa Brencong, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.

"Pada saat yang sama datang masyarakat yang mengaku memiliki tanah tersebut, namun tidak mempunyai surat kepemilikan yang sah," ujar Kapendam kepada merdeka.com.

Menurut Kapendam, kegiatan pemagaran dilakukan Kodam IV/Diponegoro untuk mengamankan aset negara. Area tersebut merupakan daerah latihan atau tepatnya lapangan tembak. Menurutnya, di area itu masyarakat tetap diperbolehkan menggarap lahan.

"Dengan catatan tidak boleh mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah miliknya sampai dengan ada keputusan lebih lanjut," imbuhnya.

Dia mengatakan, berdasarkan Surat DJKN Kanwil Prov. Jateng Nomor S-825/KN/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Penjelasan bahwa tanah kawasan latihan TNI seluas 1.150 HA diperoleh dari peninggalan KNIL tahun 1949.

"Saat ini tanah tersebut sudah masuk daftar Barang Milik Negara dengan Nomor Registrasi 30709034, jadi bukan milik warga," tegasnya.

Menurutnya, pengusiran warga yang dilakukan oleh aparat dengan tindakan keras karena mereka tidak mau meninggalkan area tersebut. TNI mengaku sudah mencoba dengan cara persuasif. Dia justru menilai masyarakat tidak bisa dikendalikan dan cenderung berbuat anarkis. Sehingga bentrokan tak terhindarkan.

"Apa yang dilakukan TNI semata-mata melaksanakan perintah yang tertuang dalam PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Jadi apa yang dilakukan TNI adalah konstitusional," ucapnya.

Kapendam menuturkan, tindakan yang dilakukan TNI tetap mengedepankan persuasif dengan memaksimalkan mediasi dan mengajak masyarakat untuk duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.

Saat ini pekerjaan pemagaran untuk sementara dihentikan, tetapi kami minta masyarakat juga menghentikan aktivitasnya di sekitar areal Lapbak. Apabila masyarakat merasa memiliki kepemilikan lahan secara sah, silahkan menuntut jalur hukum di pengadilan, pinta Kapendam.

"Mengenai adanya korban yang terjadi baik di pihak aparat maupun masyarakat, sampai saat ini masih di cross chek oleh petugas kami di lapangan" tutupnya.

Sebelumnya, sebanyak 11 warga sipil mengalami luka-luka akibat terlibat bentrok dengan sekelompok prajurit TNI di Desa Brecong, Buluspesantren, Kebumen, Rabu (11/9). Konflik sengketa lahan TNI dan warga sudah terjadi sejak lama.

"Jadi tanpa ada surat pemberitahuan puluhan anggota TNI datang. Warga yang sebagian petani langsung menghadang," kata Nahdliyin untuk Sumber Daya Alam, Umi Nurifah saat dikonfirmasi.

TNI memblokade lokasi. Di sisi lain, warga berusaha menjaga tanah milik mereka. Akhirnya bentrokan terjadi. Puluhan anggota TNI AD yang memakai pakaian lengkap melakukan pemukulan sejumlah warga.

"Warga dikejar sama dipukuli bagian kepala, dada, dan punggung. Ini juga ada kabar terkena tembakan, sedang kami data lagi," ujarnya.

Sekretaris Urut Sewu Bersatu Widodo Sunu Nugroho menuturkan, bentrokan tak terelakan karena bentuk perlawanan petani yang tidak rela lahan pertanian milik mereka dipagar tanpa ada persetujuan.

Selama ini petani memanfaatkan lahan itu untuk bercocok tanam dan kehidupan mereka. Sedangkan pemagaran ini merupakan lanjutan dari program yang dilakukan tentara tahun 2013, berlanjut pada 2015 dan 2019.

"Tiga desa di kawasan Urutsewu yang dilakukan pemagaran, yakni Desa Entak, Desa Brecong dan Desa Setrojenar," ujarnya.

Baca juga:
Cegah Lahan Dipagari, Petani Urutsewu Bentrok dengan TNI
Eksekusi Putusan MA, Tanah Negara yang Dijual Pengusaha Diserahkan ke Pengembang
Protes Sengketa Lahan, Warga Pulogadung Nekat Kubur Diri
Warga Protes Penutupan Jalan Kompleks TNI Tembus Permukiman Padat di Makassar
Penggusuran Bangunan Milik Kementerian PUPR di Bekasi Diwarnai Kericuhan
Penyelesaian Aset Kemenkum HAM di Tangerang Tunggu Rekomendasi RTRW Pemprov Banten

(mdk/noe)