Tolak PP Pengupahan, ratusan buruh di Medan senam pinguin

Merdeka.com - Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terus ditentang buruh. Di Medan, buruh kembali demonstrasi memprotes regulasi itu. Ratusan buruh demo di depan Kantor Gubernur Sumut Jalan P Diponegoro Medan, Rabu (4/11). Demo digelar buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sumut.

Dalam aksinya, para buruh tidak hanya berorasi dan berteriak-teriak. Mereka juga bergembira dengan melakukan senam pinguin.

"Kami melakukan aksi ini karena PP Pengupahan itu bertentangan dengan amanah Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," kata koordinator dari SBSI Sumut Nicholas.

Aliansi buruh beranggapan, Pasal 44 PP Pengupahan yang mendasarkan kenaikan upah berdasarkan formulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) UU No 13 Tahun 2003 yang menyatakan penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.

Hilangnya peran buruh dalam penetapan kenaikan upah juga dinilai bertentangan dengan undang-undang. PP Pengupahan juga dinilai mencoba menghilangkan sanksi pidana bagi pelaku pembayar upah di bawah ketentuan.

Karena dinilai merugikan, dalam demo ini, para buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015. Pembuat kebijakan juga dituntut tidak mengutamakan kepentingan kapitalis, dengan merendahkan pendapatan buruh.

Aliansi buruh juga menuntut agar Presiden Joko Widodo melaksanakan Nawacita yang dijanjikannya saat kampanye Pilpres. Sementara itu, Pemprov Sumut didesak untuk menaikkan upah minimum di daerah ini sebesar 25 persen.

Meski demo berlangsung tertib, namun aksi itu menyebabkan Jalan P Diponegoro depan kantor Gubernur Sumut ditutup. Akibatnya, kemacetan di kawasan sekitar tak terhindarkan.

"Kami akan terus melakukan aksi seperti ini sampai PP Pengupahan itu dicabut," pungkas Nicholas.

Baca juga:

Dianggap tidak sejalan, Purwakarta menolak terapkan PP 78/2015

Datangi lokasi semen, Ganjar diprotes warga Lereng Kendeng

Darmin: Jokowi bakal sanksi pemda yang tak ikuti formula upah

Cerita adik kelas Ahok bikin petisi larangan pergub demo

JK: Larangan demonstrasi di dekat Istana ada dalam undang-undang

Ribuan buruh Solo Raya desak Ganjar tetapkan UMP Rp 2,5 juta