UMP 2022 Naik Tipis, Buruh Makin Terjepit

UMP 2022 Naik Tipis, Buruh Makin Terjepit
Buruh Demo Tolak Omnibuslaw dan Kenaikan Upah 2022. ©2021 Liputan6.com/Faizal Fanani
NEWS | 29 November 2021 09:25 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Upah Minimum Provinsi (UMP) telah diputuskan naik rata-rata 1,09 persen di 2022. Kenaikan upah tersebut dinilai akan membuat buruh semakin terjepit. Sebab tahun depan juga ada kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 11 persen.

"Bisa dikatakan tidak ada kenaikan upah sama sekali. Buruh makin terjepit posisinya," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (29/11).

Bhima mengatakan, kenaikan upah minimum terlalu rendah karena tidak sebanding dengan proyeksi naiknya inflasi maupun pertumbuhan ekonomi. Dengan kondisi naiknya harga barang khususnya komoditas energi dan barang impor tidak menutup kemungkinan inflasi tembus di atas 4 persen di 2022.

"Habislah tergerus inflasi pendapatan buruh yang rentan miskin," katanya.

Pemerintah berencana menerapkan kenaikan PPN sebesar 1 persen menjadi 11 persen pada April 2022. Tarif PPN tersebut akan berlaku secara umum, artinya pekerja juga kena dampak.

infografis daftar ump 2022
©2021 Merdeka.com/Grafis: Amar Choiruddin
2 dari 2 halaman

Upah Kecil Belum Tentu Bisa Kerek Investasi

Bhima melanjutkan, kenaikan upah kecil akan memicu investasi lebih banyak, tidak bisa dibuktikan. Masalah investasi itu ada di besarnya ICOR yang menembus level 8 pada 2021. Semakin tinggi ICOR semakin boros investasi di Indonesia.

"Faktor nya mulai dari masalah biaya logistik mahal sampai korupsi. Lalu kenapa yang ditekan buruh?" katanya.

Pemerintah harusnya adil dan punya logika yang lurus. Di saat ekonomi masuk fase pemulihan, komponen upah penting untuk menciptakan konsumsi rumah tangga yang lebih baik.

"Lihat janji kampanye Joe Biden kan menaikan upah buruh di AS menjadi 15 USD per jam. Kenapa? Biar ekonomi cepat berputar. Jadi Menaker ini logikanya masih logika zaman dulu," tandas Bhima. (mdk/rnd)

Baca juga:
Wagub DKI Harap Ada Peningkatan Lebih Baik pada UMP Jakarta
Respons Wagub DKI Terkait Tuntutan UMP 2022 Naik 5 Persen
Dorong Konsumsi, Bos Bappenas Sebut UMP 2022 Seharusnya Naik 5 persen
Kenaikan UMK Palembang Tak Sampai Rp20 Ribu
Aturan Pengupahan dalam UU Cipta Kerja Tetap Berlaku
Revisi UU Cipta Kerja Dinilai akan Berdampak ke Pengupahan Pekerja
Apindo Minta Mogok Kerja Tak Ganggu Bisnis

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami