Ungkap NIK Rekayasa di Bogor, Saksi Mengaku Tak Tahu Prabowo-Sandi yang Menang

PERISTIWA | 19 Juni 2019 17:31 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Saksi kedua tim hukum Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi, Idham Amiruddin, mengungkap terjadinya kejanggalan DPT di wilayah Kabupaten Bogor, Sulawesi Selatan dan Bengkulu. Dari pengakuan Idham, data DPT bermasalah itu berasal dari NIK rekayasa atau NIK siluman yang didapatnya dari IT DPP Partai Gerindra.

Namun Idham mengaku tak mengetahui pemenang Pilpres 2019 di wilayah Kabupaten Bogor pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi. Hal itu diketahui saat komisioner KPU Hasyim Asy'ari menanyakannya kepada Idham.

"Apakah saudara tahu dalam Pilpres di Kabupaten Bogor pemenang 01 atau 02," tanya Hasyim dalam sidang lanjutan gugatan hasil Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

"Secara jujur, saya tidak tahu," jawab Idham.

"Kami kasih tahu, pemenangnya 02, 70 persen," sebut Hasyim.

Tak hanya di Kabupaten Bogor, Hasyim pun menanyakan kepada saksi apakah mengetahui pemenang Pilpres di wilayah Sulawesi Selatan. Saksi mengetahui pemenang di Sulawesi Selatan adalah pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Tahu (pemenang) Prabowo," kata Idham.

"Prabowo 02," ucap Hasyim.

Idham sebelumnya mengungkap DPT bermasalah dalam Pilpres 2019. Data DPT bermasalah itu dianalisisnya dari NIK yang didapat dari IT DPP Partai Gerindra.

Idham mengistilahkan NIK tersebut sebagai rekayasa dan siluman. Sebab NIK yang dianalisisnya itu kodenya tak sesuai dengan aturan UU Administrasi Kependudukan.

"NIK rekayasa itu adalah pengkodeannya tidak sesuai aturan Undang-undang. Dalam peraturan menjelaskan Undang-undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Digit pertama tidak boleh selain provinsi, digit 3-4 tidak boleh tidak kabupaten/kota, kalau kabupaten 01. Digit 5-6 harus kecamatan, tidak boleh diisi kode desa. Kode 7-8 itu tanggal lahir, kode 9-10 bulan lahir, tidak boleh digeser," kata Idham.

Sementara NIK siluman menurut Idham ditemukan terkait kode-kode kecamatan yang tidak dikenali. Menurut dia, digit kode kecamatan melebihi jumlah kecamatan pada wilayah tersebut. (mdk/gil)

Baca juga:
Giliran Penasihat Fadli Zon Beri Kesaksian di Sidang Sengketa Pilpres
Saksi Prabowo Dalami Masalah DPT karena Penasaran Pemilu Sering Berakhir di MK
Bambang Widjojanto Geram Pihak KPU Ambil Foto Alat Bukti di MK
Bawaslu Ungkap Alasan Tolak Laporan BPN Terkait DPT
Debat Panas Terjadi di Persidangan, Hakim MK Ancam Usir Bambang Widjojanto
Saksi Kedua BPN Temukan Data di DPT Usia 1 Tahun Bisa Memilih
Saksi Prabowo: Tidak Mungkin Orangtua Kasih Nama Anaknya Ali Semua

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.