Usai Pemukulan Penyidik KPK, Mendagri Larang Pembahasan APBD di Hotel

PERISTIWA | 7 Februari 2019 19:21 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melarang rapat pembahasan dan evaluasi APBD diselenggarakan di hotel. Kebijakan ini diambil pasca insiden di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu 2 Februari 2019.

Saat itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua DPRD Papua, Anggota DPRD Papua, Sekretaris Daerah (Sekda) dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggelar rapat evaluasi APBD.

"Saya sudah minta ke Pak Sekjen buat aturan setiap Pemda, Pemprov yang mau konsultasi anggaran datang ke kantor jangan di hotel," kata Tjahjo di Jakarta Pusat (7/2).

Selama dirinya menjabat sebagai menteri, politisi PDIP ini mengungkapkan, baru kali mendapati pembahasan APBD dilakukan di hotel. "Selama saya sebagai Mendagri baru sekali ini ada pembahasan evaluasi APBD di hotel," tegasnya.

Tjahjo menjelaskan, proses pembahasan anggaran melalui dua tahapan. Pertama Kemendagri mengundang Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempersiapkan RAPBD, dan menyusun skala prioritas.

Kemudian, Pemda melakukan konsultasi setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD. Ia mengatakan, biasanya konsultasi digelar di kantor.

"Datang ke kantor jangan di hotel. Makanya sekarang kami buat aturan setiap pembahasan apapun namanya harus di kantor," tutup Tjahjo.

Reporter: Adi Anugrahadi
Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Penyelidik Dikeroyok, Pegawai KPK Bikin Rantai Manusia Simbol Saling Menjaga
Aksi Solidaritas Wadah Pegawai KPK untuk Penyelidik yang Dianiaya
KPK Minta Pelaku Penganiayaan Pegawainya Menyerahkan Diri
KPK Harap Polisi Segera Tangkap Pelaku Penganiayaan Dua Pegawainya
Kasus Penganiayaan Petugas KPK, Polisi Periksa 4 Orang & Sita Rekaman CCTV
Pemeriksaan 2 Pegawai KPK Atas Kasus Penganiayaan Batal Digelar

(mdk/fik)