Hot Issue

UU Cipta Kerja Karpet Merah Buat Investor Bermasalah?

UU Cipta Kerja Karpet Merah Buat Investor Bermasalah?
PERISTIWA | 14 Oktober 2020 08:03 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Niat pemerintah mendatangkan investor melalui UU Cipta Kerja dipertanyakan. Apakah UU Cipta Kerja akan menjadi taktik jitu membuka investor serta memberikan keuntungan besar bagi Indonesia di tengah pandemi Covid-19?

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa menilai Omnibus Law tidak serta merta bakal mendatangkan investasi asing yang memberikan insentif bagi negara. Desmond menilai, investasi yang hadir justru akan memberikan kerugian besar.

Desmond tidak yakin Omnibus Law Cipta Kerja ini akan mendatangkan investor yang 'waras'. Malah, akan memberikan karpet merah bagi investor bermasalah yang merugikan negara.

"Padahal kalau yang diundang itu adalah investor yang 'waras', maka yang dibutuhkan adalah stabilitas politik, pemerintahan yang transparan dan bersih dari praktik pungli dan korupsi, serta tenaga kerja yang produktif dan terampil. Tidak masalah jika mereka harus membayar sedikit lebih mahal untuk masuk ke sini," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10).

"Tapi karena hal itu tidak bisa diwujudkan maka yang dilakukan adalah jalan pintas melalui (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan karpet merah bagi investor tapi bukan investor waras melainkan investor bermasalah yang bakal merugikan bangsa Indonesia dalam jangka panjangnya. Apakah ini yang memang dikehendaki oleh pemerintah yang sekarang berkuasa?" imbuhnya.

Perusahaan tidak waras yang ia maksud adalah perusahaan asal Amerika Serikat yang sebelumnya berkantor di Cina. Pada awal tahun 1980 Amerika Serikat mendapatkan dampak lingkungan yang berat akibat aktivitas pabrik melewati batas produksi. Sehingga merusak ekosistem mulai dari masalah limbah industri, polusi dan kerusakan lingkungan, bahkan kanker kepada masyarakat.

Pabrik itu dipindahkan Amerika Serikat ke Cina. Dengan senang hati Cina menerima investor dari Amerika dengan syarat. Cina memiliki tujuan yaitu menguasai teknologi mutakhir baik software dan hardware maupun barang yang berkualitas super hingga abal. Setelah menguasai itu semua, Cina dengan insiatif meminta pabrik-pabrik itu pindah dari negaranya.

"Pabrik-pabrik 'buangan' inilah yang coba diperebutkan India, Vietnam, Indonesia lewat Omnibus Law-nya, termasuk negara-negara yang sedang putus asa lainnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang memperebutkan peluang itu membuka dirinya lebar-lebar tanpa memikirkan resiko besar daripada dampak negatifnya," kata Desmond.

"Di sini investor bermasalah itu diberikan karpet merah melalui Omnibus Law Cipta kerja karena kemudahan-kemudahan yang bakal mereka terima," jelas Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Menurutnya, bakal sulit Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari alih teknologi dari pabrik asing. Sebab, tenaga kerja yang datang dari Cina bukan hanya tenaga ahli, tetapi sampai pekerja kasar.

"Rasanya ini sulit terjadi mengingat yang sekarang saja bukan hanya tenaga ahli yang didatangkan, tapi sampai buruh-buruh kasarnya. Selain itu bagaimana proteksi terhadap kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, perlindungan pekerja lokal dan nasib pribumi dengan datangnya investasi mereka?" tutup Desmond.

Baca Selanjutnya: Presiden Joko Widodo ngotot UU...

Halaman

(mdk/ray)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami