Vonis DKPP Soal Pelanggaran Etik Dinilai Gugur Usai PTUN Kabulkan Gugatan Evi Ginting

Vonis DKPP Soal Pelanggaran Etik Dinilai Gugur Usai PTUN Kabulkan Gugatan Evi Ginting
PERISTIWA | 30 Juli 2020 14:55 Reporter : Bachtiarudin Alam

Merdeka.com - Gugatan Evi Novida Ginting yang dikabulkan PTUN dinilai turut menggugurkan keputusan DKPP mengenai pelanggaran kode etik. DKPP sebelumnya menegaskan vonis Evi Ginting melanggar kode etik tetap berlaku kendati PTUN membatalkan Keppres mengenai pemberhentian tidak hormat Evi Ginting sebagai komisioner KPU.

"Oleh karena itu ketika putusan Keppres itu dibatalkan oleh PTUN, maka dengan sendirinya keputusan DKPP yang jadi rujukan dengan putusan Presiden itu dengan sendirinya sudah dibatalkan dan tak ada nilai. Karena alat ukurnya sudah dibatalkan, artinya ada kekosongan administratif atau alfa administratif," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari saat dihubungi merdeka.com, Kamis (30/7).

Menurut Feri, keputusan PTUN itu tetap menjadi rujukan terhadap vonis DKPP terkait pelanggaran kode etik Evi Ginting. Terlebih, tambah dia, sampai saat ini pihak Presiden Jokowi selaku tergugat belum mengeluarkan kepastian upaya hukum lanjutan dalam perkara tersebut.

"Nah kalau putusan itu dianggap prosesnya bermasalah dalam artian putusan DKPP dengan sendirinya telah diabaikan dengan putusan atau pembatalan yang ada. Maka dengan sendirinya akan menganulir keputusan DKPP walaupun dalam putusan PTUN tidak menyangkut hal itu," terangnya.

Selain itu, putusan PTUN yang bersifat personal ke Evi Ginting seharusnya ikut mengembalikan seluruh haknya seperti semula. Termasuk putusan DKPP yang menyangkut etik sudah tak bisa jadi acuan, akibat Kepres yang batal.

"Walau tak secara langsung tetapi putusan PTUN sifatnya individual sehingga harus dikembalikan lagi hak individu. Karena dengan sendirinya putusan DKPP, bisa dianggap tak memiliki nilai. Karena kita mengenal ada namanya batal demi hukum," sebutnya.

Oleh sebab itu, Feri menganggap putusan dari DKPP sudah bisa diabaikan dan gugur apabila tak ada banding yang dilakukan pihak tergugat. Terlebih, Kepres yang menjadi keputusan pemberhentian secara administraitf Eva hanyalah tindak lanjut dari putusan DKPP.

"Pada dasarnya yang dikalahkan bukan Keputusan Presiden tapi DKPP. Sebaiknya putusan PTUN menjadi yang terakhir agar KPU dan Evi dapat berkonsentrasi mempersiapakan Pilkada yang kiat dekat," terangnya.

DKPP Klaim Putusan PTUN Urusi Hukum Bukan Etik

Pada pemberitaan sebelumnya, Anggota DKPP, Ida Budhiati menyikapi polemik pembatalan Keppres 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan tidak hormat Evi Novida Ginting sebagai Anggota KPU, sudah sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Belum dibentuk mahkamah etik yang diberikan tugas untuk mengoreksi putusan DKPP," jelas Ida dalam keterangannya, Rabu (29/7).

Menurutnya, PTUN yang notabene di bawah Mahkamah Agung (MA) itu hanya lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa persoalan hukum, bukan persoalan etik.

"Nah ini dua hal yang berbeda antara problem hukum dengan problem etik," ujar Ida.

Dia menambahkan, berdasarkan UU 7/2017, DKPP memiliki otoritas untuk menerbitkan vonis atau putusan yang bersifat final dan mengikat. Sehingga, tidak ada satu pun lembaga peradilan yang bisa mengoreksi putusan DKPP yang merupakan peradilan etik di bidang pemilu.

"Karenanya keputusan Bapak Presiden itu sudah tepat melaksanakan dan menindaklanjuti putusan DKPP yang final dan binding serta tidak bisa dianulir oleh peradilan hukum," pungkasnya. (mdk/gil)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami