Wacana Penghapusan Pelajaran Sejarah, Mendikbud Diingatkan Perjuangan Pendiri Bangsa

Merdeka.com - PDIP menolak wacana penghapusan mata pelajaran sejarah dari kurikulum SMK dan SMA. PDIP menilai wacana itu menunjukan Mendikbud Nadiem Makarim tidak memahami sejarah.

"Mendikbud Nadiem Makarim tidak paham bagaimana api perjuangan kemerdekaan bangsa lahir atas pemahaman sejarah, dan kemudian memunculkan kesadaran kritis untuk melawan penjajahan; melawan kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9).

Hasto bicara pentingnya mata pelajaran sejarah. Dia menyebut, sejarah mempertemukan nilai, cita-cita, dan akar kebudayaan dari bangsa masa lalu, dirangkai kondisi sekarang dan tercipta cita-cita masa depan sebagai satu benang merah sejarah peradaban bangsa.

"Bung Karno dalam pembuangan di NTT dan Bengkulu, paling gemar mengajar sejarah. Sejarah yang membangun cita-cita kemerdekaan; sejarah yang mengangkat akar nusantara sebagai bangsa besar yang mewarnai peradaban dunia," kata dia.

PDIP menyesalkan Nadiem memiliki kesadaran yang rendah tentang makna sejarah. "Kalau kita berkunjung ke Museum, seluruh kader PDI Perjuangan diajarkan suatu pesan: Anda boleh meninggalkan gedung museum sejarah, tetapi jangan pernah meninggalkan sejarah. Suatu bangsa akan kehilangan masa depan apabila meninggalkan sejarah," kata Hasto.

PDIP mendorong Nadiem melihat pendidikan dalam pengertian luas. Pendidikan sebagai dasar budi pekerti, pendidikan karakter bangsa, sebagai dasar dari kemajuan, dan dengannya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berjalan beriringan sesuai sejarah dan kebudayaan bangsa.

"Belajarlah dari para pendiri bangsa. Belajar ilmu pengetahuan dan teknologi dari Barat dan berbagai belahan dunia lainnya, namun membumikan setiap pengetahuan pada akar sejarah dan kebudayaan bangsa," kata Hasto.

Kemendikbud Mengkaji Penyederhanaan Kurikulum

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno membantah kabar pelajaran sejarah keluar dari kurikulum.

Kemendikbud memang tengah mengkaji penyederhanaan kurikulum pendidikan. Namun, pelajaran sejarah tetap diajarkan dan diterapkan.

"Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang," ujar Totok.

Dia mengatakan, penyederhanaan kurikulum masih tahap awal dan masih butuh pembahasan yang panjang. Kemendikbud memastikan penyederhanaan kurikulum dilakukan prinsip hati-hati dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

"Dalam proses perencanaan dan diskusi ini, tentunya Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan," jelas Totok.

Beredar draf dengan judul "Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional". Dalam draf yang bertuliskan rahasia itu menjelaskan tentang ketidakwajiban pelajar di tingkat SMA/sederajat untuk mengambil mata pelajaran Sejarah.

Draf bertanggal 25 Agustus 2020 itu berlogo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam draf itu, pelajar pada jenjang kelas 10 SMA/sederajat pelajaran sejarah dileburkan bersama pelajaran IPS. Begitupun dengan rumpun eksakta seperti Fisika, Kimia, dan Biologi dileburkan jadi pelajaran IPA.

Pelajaran IPA dan IPS masing-masing mengambil jam pelajaran hingga 144 jam per tahun.

Sementara itu, untuk jenjang kelas 11 dan 12 SMA/sederajat mata pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran pilihan, bukan wajib. Bersama dengan mata pelajaran rumpun IPS lainnya, seperti Sosiologi, Ekonomi, Antropologi, dan Geografi.

Bersama dengan itu, rumpun eksakta atau IPA juga menjadi pilihan, seperti pelajaran Biologi, Kimia, Fisika dan lainnya.

"Di kelas 11 dan 12, siswa diwajibkan untuk mengambil minimal tiga mata pelajaran pilihan dengan syarat minimal satu mepel (mata pelajaran) kelompok MIPA dan satu mapel kelompok IPS, satu mapel kelompok bahasa dan atau vokasi. Bagi sekolah yang tidak membuka kelompok Bahasa dan Vokasi bisa mengambil dua mapel pada kelompok IPA atau IPS," isi draf tersebut.

Merspons hal itu, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Evy Mulyani menyebut bahwa sejarah suatu hal yang penting bagi bangsa Indonesia.

"Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga akan senantiasa menjadi bagian kurikulum pendidikan," ucapnya kepada wartawan, Jumat (18/9).

Menyangkut rencana penyederhanaan kurikulum, Evy mengatakan hal itu akan didiskusikan dengan seluruh pihak terkait. "Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap diskusi dengan seluruh komponen terkait," ujarnya.

Pihaknya mengharapkan adanya masukan dari seluruh pihak akan niat baik demi melonggarkan beban siswa tersebut.

"Dalam proses perencanaan dan diskusi ini, tentunya Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan," harapnya.

Ditambahkan Evy, penyederhanaan kurikulum akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ia pun menegaskan bahwa penerapannya hanya parsial di sebagian sekolah.

"Tahap perencanaan penyederhanaan kurikulum dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan dalam rencana penerapannya di tahun 2021 nantinya akan dilaksanakan secara terbatas dan bukan di seluruh sekolah," pungkasnya.