Mantan Wali kota Makassar keok oleh KPK di praperadilan kedua

PERISTIWA » MAKASSAR | 9 Juli 2015 13:58 Reporter : Juven Martua Sitompul

Merdeka.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS). Hakim Ketua Amat Khusairi menilai KPK telah memenuhi alat bukti untuk menetapkan Ilham sebagai tersangka.

Selain itu, Amat juga menilai keputusan tersebut telah menimbang bahwa penyidik dan penyelidik KPK adalah sah.

Pada sidang hari ini Kamis (9/7), Ilham tidak hadir untuk mendengarkan pembacaan putusan sidang praperadilan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Makassar tahun 2006-2012.

KPK menjadwalkan ulang pemanggilan Ilham sebagai tersangka pada Senin (6/7), setelah tidak memenuhi dua panggilan sebelumnya yaitu pada tanggal 24 dan 29 Juni.

Pada dua pemanggilan tersebut Ilham tidak hadir dengan alasan melaksanakan ibadah umrah dan melakukan pemeriksaan kesehatan di Singapura pada 3 Juli.

Politisi dari Partai Demokrat tersebut diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 38,1 miliar karena adanya sejumlah pembayaran digelembungkan oleh pihak pengelola dan pemerintah kota.

Pasal yang disangkakan kepada Ilham adalah pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengenai perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun, denda paling banyak Rp1 miliar.

Baca juga:

Hakim tolak praperadilan Ilham Arief Sirajuddin

Kalah di sidang, saksi ahli sebut KPK boleh lakukan penyidikan ulang

Mangkir pemeriksaan, Wali Kota Makassar siap ditahan KPK

Eks Wali Kota Makassar enggan hadiri panggilan KPK pascapraperadilan

Saksi ahli KPK: MK tak berwenang buat norma baru soal praperadilan

(mdk/did)