Wali Kota Tangerang Tegaskan Tak Berniat Menantang Yasonna

Merdeka.com - Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menegaskan tak berniat menantang Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly soal masalah lahan di Tangerang. Dia mengaku sudah meminta maaf secara langsung saat bertemu Yasonna di Istana Negara.

Hal itu disampaikan usai menghadiri rapat musyawarah bersama Kemenkum HAM, Kemendagri bersama Pemprov Banten. Turut hadir juga, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Gubernur Banten Wahidin Alim dan Sekjen Kemenkum HAM Bambang Sariwanto.

"Ya enggak ada. Surat pertama itu kan klarifikasi dan menjelaskan, jadi enggak ada. Saya hormat sama beliau, kemarin juga saat ratas, aduh pak menteri saya cium tangan mohon maaf nih," kata Arief di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/7).

Arief mengakui kesalahannya karena sempat berseteru dengan Yasonna. Dalam rapat dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, dia mengaku sudah mendapatkan banyak masukan.

"Namanya, manusia tempatnya salah. Dan tadi mendapatkan banyak masukan," ungkap Arief.

Usai pertemuan itu, Arief menyatakan akan menarik laporan kepada pihak Kemenkum HAM di kepolisian. "Ya belum, kan baru disuruh. Abis ini saya telepon saya suruh cabut. Ya sudah pokoknya nanti mau dicabut," kata Arief.

Tak hanya itu, Arief berencana bersilaturahmi dengan Yasonna untuk meredakan suasana. "Tapi pastilah, beliau kan Menteri saya walikota. Pasti akan silahturahmi dengan beliau," tandas Arief.

Sebelumnya, saat meresmikan Poltekip dan Poltekim di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Yasonna meminta jajarannya untuk tidak mengurus izin yang berkaitan dengan pembangunan dua Poltek tersebut ke Pemkot Tangerang.

Yasonna bahkan menyebut Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah kurang ramah. Bahkan Arief dituding menghambat pembangunan di lahan milik Kemenkum HAM.

"Kepala BPSDM Hukum dan HAM supaya tidak mengurus izin-izin yang berkaitan dengan ini, karena Pak Wali Kota agak kurang ramah dengan Kemenkum HAM," kata Yasonna dalam pidato peresmian kampus tersebut, Rabu (10/7).

Walikota Tangerang lalu menghentikan sementara layanan publik pada sejumlah sarana milik Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dilakukan setelah Yasonna menyampaikan komentar pedasnya yang menyebutkan Arief mencari gara-gara.

Pemkot Tangerang, melalui surat perintah Nomor 593/2341-Bag.Hukum/2018 yang ditandatangani 10 Juli 2019 oleh Arief memastikan menghentikan layanan umum pengangkutan sampah, perbaikan drainase, perbaikan dan penerangan jalan di permukiman penduduk yang berada di atas lahan Kemenkum HAM.

Selanjutnya, surat tersebut diprotes masyarakat di dua kompleks Pengayoman dan Kehakiman. Hingga membatalkan kebijakan itu dan hanya menerapkan untuk perkantoran milik Kemenkum HAM di Tangerang.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Baca juga:
Kemendagri Sebut Permasalahan Kemenkum HAM dan Wali Kota Tangerang Selesai
Ditegur Mendagri, Walkot Tangerang Aktifkan Pelayanan Publik Kemenkum HAM
Rapat Bareng Kemendagri, Wali Kota Tangerang Irit Bicara
Gelar Aksi, Warga Tangerang Bela Wali Kota yang Berseteru dengan Menkum HAM
Tindak Lanjuti Laporan Kemenkum HAM, Polisi Panggil Wali Kota Tangerang