Wali Kota Tanjungbalai & Penyidik KPK Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap

Wali Kota Tanjungbalai & Penyidik KPK Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap
Gaya Ketua KPK beberkan kasus suap Mensos Juliari Batubara. ©Liputan6.com/Johan Tallo
PERISTIWA | 22 April 2021 23:46 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga tersangka terkait dugaan suap. Ketiga tersangka tersebut adalah Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS), penyidik KPK, Steppanus Robin Pattuju (SRP) dan pengacara MH.

"Setelah melakukan proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka. Pertama Saudara SRP, kedua MH dan ketiga MS," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi persnya di Gedung KPK, Kamis (22/4).

Atas perbuatan tersebut, SRP dan MH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan MS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demi kepentingan penyidikan, SRP dan MH masing-masing untuk 20 hari ke depan terhitung dimulai tanggal 22 April 2021 sampai dengan 11 Mei 2021.

"SRP di tahan pada Rutan KPK Gedung Merah Putih. MH ditahan pada Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur," ujar Firli.

Diberitakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, jika nantinya terbukti SRP meminta dan menerima sejumlah uang kepada Syahrial, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Ghufron, tindakan tersebut adalah korupsi. Diduga penyidik tersebut meminta uang kepada Syahrial dengan mengiming-imingi kasus korupsi di Pemkot Tanjungbalai akan dihentikan.

"Karena hal tersebut jika benar jelas merupakan tindak pidana korupsi, tentu akan kami proses sesuai prosedur hukum," kata Ghufron, Rabu 21 April 2021. (mdk/ray)

Baca juga:
Edhy Prabowo Disebut Tidak Puas Kuota Awal Eksportir Benur Lobster Hanya 139 Juta
KPK Akui Sedang Usut Suap Mutasi Jabatan di Tanjungbalai
Sekda Sebut Walkot Nonaktif Ajay Pernah Didatangi Orang Ngaku dari KPK Minta Rp1 M
KPK Tangani 1.071 Kasus Korupsi, Perilaku Suap Mendominasi
Edhy Prabowo Renovasi Rumah Mertua Pakai Duit Suap Ekspor Benur

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami