Wamen ATR Sebut UU Keistimewaan DIY Lahir dari Sejarah dan Kontekstual

PERISTIWA | 4 Desember 2019 20:49 Reporter : Purnomo Edi

Merdeka.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Surya Tjandra angkat bicara mengenai gugatan seorang mahasiswa UGM Felix Juanardo Winata ke MK terkait status kepemilikan tanah di DIY. Felix menggugat Pemda DIY karena keturunan Tionghoa tidak boleh memiliki tanah di DIY.

Surya menerangkan bahwa UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY utamanya yang mengatur tentang pertanahan sudah diterima oleh masyarakat. Selain itu UU Keistimewaan DIY disebut Surya sudah memiliki harmoni.

"Jadi secara faktual (aturan pertanahan di DIY) sebenarnya sudah ada harmoni. Semua ini yang kita jaga. Prinsipnya itu," ungkap Surya di Sekolah Tinggi Pertanahan Negara (STPN), Rabu (4/12).

Surya menerangkan lahirnya UU Keistimewaan DIY tidak lepas dari sebuah kombinasi yang ada. Kombinasi ini terkait pemahaman sejarah dan kontekstual.

"Bukan cuma sekadar cari hak dan segala macam. Tapi harus ada kombinasi kontekstual, pemahaman sejarah, historis," tegas Surya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Felix Juanardo Winata menggugat aturan pertanahan yang ada di DIY. Gugatan Felix ini diajukan ke MK pada November 2019 lalu.

Felix menggugat aturan pertanahan di DIY karena menilai ada diskriminasi di dalamnya. Dalam aturan itu warga non pribumi tak boleh memiliki tanah di DIY.

Felix pun kemudian mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang mengatur kepemilikan tanah ke Mahkamah Konstitusi. (mdk/cob)

Baca juga:
Blak-Blakan Ganjar Pranowo dari Urusan Pemerintahan hingga Soal Film Porno
Korupsi Dana Desa Rp 1,1 Miliar, Kades di Kulonprogo Ditahan
Kunjungi Yogyakarta, Putri Mahkota Denmark Tinjau Puskesmas
Bertemu di Keraton, Putri Mahkota Denmark dan Putri Sultan HB X Bahas Masalah Remaja
Dapat Cerita dari Mertua, Putri Mahkota Kerajaan Denmark Bertamu ke Keraton DIY

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.