Wapres JK Nilai Cukup Pemerintah Daerah Yang Evaluasi Data Pengungsi Nduga

PERISTIWA | 23 Juli 2019 18:10 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Seorang Prajurit TNI kembali gugur ditembak saat sedang mengamankan proyek pembangunan jalan trans Papua di Kabupaten Nduga. Tidak hanya itu banyak anak-anak pengungsi trauma akibat kejadian tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penyelesaian terbaik untuk konflik di Nduga adalah perdamaian. Selain itu, evaluasi juga harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik.

"Tapi kalau tidak mau damai hanya menyerang tentara, tentara kan harus mesti membalas ya kan?" katanya di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/7).

Dia mengungkapkan, pemerintah pusat tidak perlu melakukan evaluasi terhadap jumlah pengungsi di Nduga. Cukup Bupati dan Gubernur yang melakukan pendataan, mulai dari jumlah dan kebutuhan pengungsi. Nantinya Pemerintah Pusat akan menyediakan bantuan yang diperlukan

"Yang harus mengevaluasi itu justru pemerintah daerah setempat, Bupati, tidak perlu pusat, cukup Bupati dan Gubernur yang periksa berapa. Masa semua memeriksa jumlah pengungsi harus pusat yang ngitung, itu kelewatan. Pemerintah pusat pasti bantu kalau dibutuhkan," tegasnya.

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi terkait kegiatan TNI/Polri di Papua. Hal ini menyusul kembali terbunuhnya satu orang anggota TNI oleh kelompok pro-kemerdekaan Papua di Nduga. Mantan Panglima TNI itu mengatakan, evaluasi diperlukan agar kegiatan yang dilakukan menjadi lebih taktis.

"Ada sesuatu yang perlu dievaluasi antara TNI dan kepolisian bagaimana dia harus melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan secara taktis," kata Moeldoko di Cikini, Jakarta Pusat pada Senin (22/7). (mdk/fik)

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.