Wapres JK Ungkap Alasan Pemindahan Ibu Kota Tak Bisa Disamakan dengan Malaysia

PERISTIWA | 27 Agustus 2019 16:07 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana pemindahan ibu kota baru di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara tidak seperti negara lain. Dia mencontohkan Malaysia yang pusat pemerintahannya saja dipindahkan yang lainnya tetap berada di Kuala Lumpur.

"Jadi hanya betul betul kementerian yang (pindah) dan kementerian di sana itu tidak banyak hanya 14 kementerian, kita kan 34 jadi memang tidak bisa disamakan dengan Malaysia karena jauh ini. Kalau di Jonggol mungkin istana mungkin tetap dipakai, tetapi karena ini di Kalimantan musti semua baru," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (27/8).

Dia menjelaskan nantinya kementerian harus ikut juga dipindah. Agar, kata dia, proses pemerintahan bisa berjalan seiringan di Kalimantan Timur.

"Ya kerena tidak mungkin dibagi-bagi," ungkap JK.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lokasi ibu kota baru. Jokowi mengatakan, lokasi ibu kota baru akan berada di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan kita intensifkan dalam 3 tahun. Dan lokasi ibu kota baru yang paling baru adalah di sebagian kabupaten, Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," jelas Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8).

Baca juga:
Catatan Megawati untuk Ibu Kota Baru: Kalau untuk Ruang Terbuka Ya Tak Boleh Berubah
Profesi yang Bakal Dibutuhkan di Ibu Kota Baru
2024, PNS akan Mulai Pindah ke Ibu Kota Baru
VIDEO: MenPAN-RB Ingatkan ASN Harus Siap Ditempatkan di Mana Saja
Wapres JK: Kita Ingin Ibu Kota Baik, Tentu Perencanaannya Harus Baik
Gerindra Ingin Pemerintah Tanggung Semua Biaya Pembangunan Ibu Kota Baru

(mdk/ded)