Wapres JK: Usulan moratorium UN tidak disetujui

Merdeka.com - Pemerintah menggelar rapat kabinet paripurna membahas evaluasi pelaksanaan ujian nasional di Istana Presiden, Jakarta, hari ini. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan usulan moratorium ujian nasional pada 2017 tak disetujui, namun Mendikbud Muhajir Effendi diminta mengkaji ulang pelaksanaan ujian nasional.

"Ya hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang," kata JK di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (7/12).

Alasan tak disetujui, kata JK, ujian nasional masih dibutuhkan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. Jika tanpa ujian nasional, kata dia, pemerintah tak punya acuan pendidikan di Indonesia.

"Tanpa ujian nasional bagaimana bisa mendorong bahwa kita pada tingkat berapa, dan apa acuannya untuk mengetahui bahwa dari ini kemudian nanti tanpa ujian nasional. Harus dengan soal yang hampir sama harus diketahui, oh Jawa begini, Sulawesi begini, Kalimantan bagaimana, baru bisa. Kalau tanpa itu bagaimana caranya," kata dia.

JK mengatakan perlu adanya evaluasi untuk pelaksanaan ujian nasional agar lebih maksimal. Tanpa ujian nasional, pelajar juga tak akan mempunyai semangat belajar.

Selain itu, kata dia negara Asia dan Asean juga masih mengacu ujian nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bahkan ujian nasional dilakukan secara ketat.

"Di Asean semuanya, China, India, Korea, cuma Jepang saja hanya ujian masuk perguruan tinggi yang lainnya ujian nasional semua dengan ketat. Tanpa ujian nasional daya saing kita akan semangat anak-anak belajar itu berkurang. Jadi usulan tadi tidak diterima, tapi disuruh kaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untu memperbaiki mutu," ujar dia.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah akan menggelar rapat kembali untuk membahas pelaksanaan ujian nasional. Sehingga ujian nasional dilakukan secara efektif. Namun belum diketahui kapan rapat akan digelar kembali.