Wapres JK Wajar Penangguhan Penahanan Soenarko dan Eggi Sudjana Dikabulkan

PERISTIWA | 25 Juni 2019 18:50 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar jika polisi mengabulkan penangguhan penahanan terhadap tersangka kepemilikan senjata api Mayjen (Purn) Soenarko dan tersangka kasus dugaan makar Eggi Sudjana. Alasannya, aksi makar belum dilakukan.

Ini sekaligus menepis isu adanya negosiasi dan kompromi antara pemerintah dan pihak oposisi terkait penangguhan penahanan keduanya agar pihak oposisi tidak menggelar aksi saat pengumuman sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (25/6).

"Kan mereka belum makar kan, makar itu kalau mereka berbuat sesuatu yang bisa menurunkan pemerintahan. Mereka kan cuma pidato saja. Tidak ada langkah-langkah mau kup. Ya seimbang lah, wajar-wajar kalau diberikan kebebasan," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (25/6).

Proses hukum tetap berada di tangan kepolisian. Termasuk Soenarko yang terjerat kasus pengiriman senjata. "Jangan lupa itu bukan polisi yang tangkap Soenarko. Karena dia sipil, purnawirawan, maka diserahkan ke polisi, bukan polisi yang tangkap," ungkap JK.

Diketahui tersangka atas kepemilikan senjata api, Mayjen (Purn) Soenarko dan tersangka kasus dugaan makar Eggi Sudjana ditangguhkan penahanannya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, Eggi diizinkan kembali ke rumahnya lantaran bersikap kooperatif selama memberikan keterangan kepada penyidik.

"Kedua Pak Eggi tidak akan menghilangkan barang bukti. Tidak akan melarikan diri. Intinya semuanya sudah dievaluasi penyidik dan sudah dikabulkan, oke," sambungnya.

Argo menjelaskan, surat penangguhan penahanan Eggi yang diajukan kepada penyidik berasal dari keluarga dan Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad.

"Setelah dilihat dievaluasi kemudian pada hari ini Senin 24 Juni pengajuan penangguhan penahanan oleh penjamin Pak Dasco itu dikabulkan oleh penyidik," terang Argo.

Polisi memastikan proses hukum terhadap Soenarko tetap berjalan meski penangguhan penahan diberikan.

(mdk/noe)