Wapres Jusuf Kalla: Perppu KPK Jalan Terakhir

PERISTIWA | 8 Oktober 2019 16:34 Reporter : Supriatin

Merdeka.com - Pemerintah belum memutuskan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, penerbitan Perppu merupakan opsi terakhir.

"Saya kira sangat penting itu, jalan terakhir ya," ujar JK di kantornya Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (8/10).

Saat ini, pemerintah menunggu hasil judicial review atau uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi UU KPK sudah dilayangkan mahasiswa dan sidang perdana telah digelar pada Senin (30/9).

"Masih ada jalan yang konstitusional yaitu judicial review di MK. Itu dulu," ucapnya.

JK mengakui ada perbedaan pendapat soal penerbitan Perppu KPK di lingkaran Kabinet Kerja. Namun, perdebatan tersebut tidak alot.

"Itu didiskusikan, didebatkan, cukup dengan debat-debat per hari itu," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengundang tokoh nasional ke Istana Merdeka Jakarta. Salah satu materi pertemuan membahas wacana penerbitan Perppu KPK.

Sementara seluruh partai pendukung Jokowi di Pilpres 2019 menolak penerbitan Perppu KPK. Ketua Umum NasDem Surya Paloh menegaskan, Jokowi dan partai-partai pendukungnya sepakat menunggu uji materi di MK.

Baca juga:
Sikap Resmi PDIP: Tolak Perppu KPK, Pilih Judicial Review ke MK
ICW Beberkan 10 Dampak jika Jokowi Tidak Mengeluarkan Perppu KPK
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Presiden Bisa Terbitkan Perppu jika Keadaan Darurat
PDIP Soal Perppu KPK: Tidak Ada Alternatif Lain Kecuali Judicial Review
Solusi Terbaik Untuk Jokowi, Perppu KPK atau Legislative Review?
Penjelasan Legislative Review, Bisa Dipakai buat Ubah UU KPK

(mdk/noe)