Wapres Ma'ruf Amin: Papua Prioritas untuk Pemekaran Wilayah

PERISTIWA | 22 Januari 2020 19:17 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengusulkan pemekaran wilayah Papua menjadi empat provinsi. Saat ini terdapat dua provinsi di wilayah ujung timur Indonesia yakni Papua dan Papua Barat.

Usul itu disampaikan Nono kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Senin (20/1) kemarin. Wapres menuturkan, hingga saat ini pemerintah masih berpegang pada Moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) yang sudah ada sejak 2014.

Dalam moratorium tersebut ditegaskan bahwa tidak ada lagi wilayah yang akan dimekarkan. Namun, lanjut Ma'ruf, Papua akan mendapat prioritas jika dilakukan pemekaran.

"Memang kemarin Nono menemui saya untuk menyampaikan keinginan DPD, tapi kita selama ini masih berpegang pada prinsip yaitu moratorium. Tidak ada pemekaran, kecuali memang yang menyangkut Papua ya," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

"Papua itu kan sudah lama sebenarnya. Sudah ditetapkan cuma belum direalisasi. Oleh karena itu yang masih dibahas kemungkinan itu adalah soal Papua. Tidak berarti mengubah moratorium. Tidak," tegasnya.

Ma'ruf menambahkan, hingga saat ini pemerintah masih membahas urgensi pemekaran di wilayah Papua. Pemerintah pusat tidak ingin daerah lain ikut-ikutan menuntut pemekaran.

"Sampai hari ini masih Papua. Nanti kalau dibuka satu nanti semua minta. Dan tidak semua daerah, ya kita lihat yang nanti dipertimbangkan itu kalau memang mendesak dan memang terlalu, prioritas istilahnya. Yang pasti Papua. yang lainnya belum," tuturnya.

1 dari 2 halaman

Jokowi Setuju

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui pemekaran wilayah di Papua. Hal ini disetujui Jokowi usai mendengar usulan dari tokoh Papua yang datang ke Istana Negara Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Dalam aspirasinya, tokoh Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura bernama Abisai Rollo meminta Jokowi adanya pemekaran 5 wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jokowi pun menyetujuinya, namun hanya 2 hingga 3 wilayah.

"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tapi bapak menyampaikan, tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya, tapi mungkin tidak lima (wilayah) dulu. Mungkin kalau enggak dua (atau) tiga," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Menurut dia, pemekaran wilayah tersebut perlu dikaji terlebih dahulu. Jokowi menyebut pemekaran wilayah sudah diatur dalam perundang-undangan mengenai tata pelaksanaannya.

"Ini kan perlu ada kajian. Karena UU (Undang-undang) nya mendukung ke sana dan saya memang ada usulan itu dari bawah," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

2 dari 2 halaman

Moratorium Pemekaran

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran provinsi baru, termasuk di Papua. Namun, dia tidak menutup ruang aspirasi jika ada warga yang menginginkan adanya pemekaran wilayah.

"Sampai saat ini, urusan pemekaran itu masih moratorium. Tetapi kalau ada aspirasi-aspirasi dari bawah, misalnya di Provinsi Papua, baik itu dari Papua Selatan, Papua Tengah, di pegunungan tengah, saya kira silakan. Namanya aspirasi dari bawah," kata Jokowi saat santap siang bersama wartawan di Istana Kepresidenan, Jakata pusat, Senin (2/12).

Jokowi mengungkapkan, Mendagri Tito Karnavian sudah melaporkan sejumlah aspirasi publik terkait pemekaran di wilayah Papua.

"Kemarin saya mendapatkan informasi dari Mendagri, bahwa aspirasi-aspirasi itu sudah disampaikan ke Mendagri," ungkap Jokowi.

Usulan tersebut masih dikaji oleh pemerintah. Dia ingin ada perhitungan matang terkait pemekaran di bumi Cendrawasih.

"Tentu saja ada kajian-kajian, perhitungan-perhitungan yang dalam, dalam rangka untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan Papua," jelas Jokowi. (mdk/noe)

Baca juga:
Gantikan Cigudeg, Kecamatan Rumpin Digadang Jadi Calon Ibu Kota Bogor Barat
Anggaran Pemekaran Bogor Barat Rp25 Miliar
Wakil Ketua DPD Sebut Wilayah Papua Bisa Dimekarkan Jadi 7 Provinsi
Ridwan Kamil Desak DPR Cabut Moratorium Daerah Otonomi Baru
Keunggulan Ibu Kota Baru Versi Jokowi: 30 Menit dari Balikpapan, Lokasi Dekat Teluk
Jokowi Sebut Provinsi Baru di Kawasan Ibu Kota Baru Sedang Dibahas

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.