Warga di Samarinda nyaris bentrok gara-gara kabar hoax

PERISTIWA | 26 Januari 2017 12:30 Reporter : Nur Aditya

Merdeka.com - Antarkelompok masyarakat di kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (25/1) kemarin, nyaris terlibat bentrok. Gara-garanya cuma info hoax yang menyebar di Facebook, yang menyebutkan salah satu kelompok masyarakat akan menyerang markas FPI di Jalan Gerilya, Samarinda.

Informasi diawali, pascaaksi kelompok masyarakat yang menolak kehadiran FPI, di kantor Gubernur Kalimantan Timur, di Jalan Gadjah Mada, siang kemarin. Beredar kabar di Facebook, usai demo depan kantor Gubernur, bakal menyerang markas FPI.

Spontan masyarakat yang tinggal di sekitar FPI, bersiaga menyambut kedatangan kelompok tersebut yang akan menyerang. Suasana sore kemarin memang sempat mencekam. Kepolisian pun bersiaga di lokasi, baik dari Polresta Samarinda, Brimob Polda Kalimantan Timur, hingga akhirnya ketegangan berhasil diredam.

"Benar, adanya aksi massa di Samarinda, disebabkan info, bahwa ada yang akan menyerang markas FPI. Padahal kabar itu sama sekali tidak benar, kabar hoax ya," kata Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Ade Yaya Suryana saat berbincang bersama merdeka.com, Kamis (26/1).

"Kabar hoax itu, ada di salah satu akun media sosial di Samarinda ya. Dengan cepat menyebar, baik isi kabar, capture dari postingan dan lainnya," ujar Ade.

Beruntung polisi bergerak cepat, menelaah dan meredam potensi konflik, menyusul adanya kabar bohong di media sosial. Bahkan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Eriadi, melakukan pertemuan bersama FPI dan warga sekitar Jalan Gerilya.

"Masyarakat terus kita imbau lebih bijak menggunakan akun medsos ya, tidak mudah percaya begitu saja dengan kabar ini dan itu, yang memang isunya sensitif," tambah Ade.

Tim siber Polri di Polda Kalimantan Timur, terus memantau dan mengawasi akun-akun media sosial, yang berpotensi menyebar hasutan, kabar hoax, yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan.

"Terus diawasi akun medsos itu. Tentu, jika meresahkan masyarakat, kita rekomendasikan akun dilakukan pemblokiran, yang menjadi wewenang dari Kominfo untuk dilakukan pemblokiran ya," sebut Ade.

"Kami, dari Polri, pada wewenang administrator, pemilik akun dan pengunggah di media sosial yang bisa kita tindak, terkait unggahan yang meresahkan masyarakat, yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan," demikian Ade.

Hingga kini polisi masih memburu penyebar berita hoax tersebut.

(mdk/cob)