Warga Surabaya Urus Akta Kematian ke Jakarta, Kemendagri Merasa Dihukum Rakyat

Warga Surabaya Urus Akta Kematian ke Jakarta, Kemendagri Merasa Dihukum Rakyat
PERISTIWA | 29 Oktober 2020 10:03 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengaku prihatin dengan kesulitan yang dialami Yaidah untuk mengurus akta kematian anaknya. Kasus Yaidah viral karena dipersulit mengurus dokumen dan memutuskan untuk pergi ke kantor Kemendagri Jakarta dari Surabaya.

"Saya berduka karena ada masyarakat yang dipimpong dan misinformasi sehingga si ibu mengurus hingga Jakarta. Terkesan birokrasi buruk sekali. Dukcapil sedang dihukum masyarakat. Gara-gara satu kasus saja, 514 Dinas Dukcapil Kab/Kota terkena dampaknya," kata Zudan dalam keterangan pers, Kamis (29/10).

Dia juga mengatakan, jika petugas Dukcapil yang sengaja memperlambat layanan dokumen kependudukan akan terkena sanksi. Sanksinya tidak ringan. Berdasarkan Pasal 92 UU No. 23 Tahun 2006 yang mengatur layanan Adminduk, sanksi yang diberikan yaitu berupa denda paling banyak Rp10 juta.

"Sanksi terberat bagi institusi itu justru dari masyarakat," ujar Dirjen Zudan.

Zudan pun menegaskan Dukcapil harus berbenah. Terutama, petugas layanan yang harus di depan serta membantu masyarakat.

"Mengurus akta kematian cukup di kelurahan. Bila tidak selesai, pihak kelurahan mesti proaktif. Jangan dibiarkan masyarakat bergerak sendiri. Dukcapil yang harus mampu memberikan solusi," ungkap Zudan.

Baca Selanjutnya: Kasus Yaidah Selesai...

Halaman

(mdk/rnd)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami