Waspadai Maraknya Info Hoaks dan Intoleransi di Media Sosial

PERISTIWA | 13 November 2019 19:10 Reporter : Didi Syafirdi

Merdeka.com - Kebebasan berekspresi semestinya mendorong lahirnya pengakuan hak bagi sesama warga negara untuk bersuara. Namun kebebasan ini seperti kebablasan sehingga melahirkan praktik intoleransi karena menyerang orang lain yang dianggap berbeda.

"Biasanya karena intoleransi itu lahir dari rasa ketidaksukaan terhadap sesuatu atau orang lain, maka kemudian mereka ini menolak hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Lalu, kalau kemudian dari intoleransi dia mendukung kekerasan itu sudah bentuk radikal," ujar Peneliti senior di Wahid Foundation Alamsyah M. Djafar dalam keterangannya, Rabu (13/11).

Lebih lanjut, Alamsyah menyampaikan, ada ciri-ciri tertentu kelompok yang memiliki paham intoleransi. Karena tidak setiap kelompok yang berbeda atau eksklusif termasuk dalam kelompok berpaham intoleransi.

Menurutnya, intoleransi bisa muncul semata-mata bukan karena adanya perbedaan, tetapi lebih kepada adanya politisasi kebencian. Ada situasi di mana ada praktik politisasi kebencian terhadap kelompok tertentu.

"Yang sebetulnya menjadi masalah adalah adanya praktik politisasi, ada kelompok atau pihak yang menggunakan isu-isu ketidaksukaan terhadap kelompok yang lain, bisa macam-macam seperti LGBT, Yahudi dan sebagainya sehingga berkembang intoleransi di masyarakat," katanya.

Dia mengatakan kalau mau mengurangi intoleransi seharusnya mengurangi politisasi kebencian. Karena itu, Alamsyah berpendapat pentingnya mengurangi kebencian di antara masyarakat sehingga tidak ada lagi intoleransi atau membenci orang yang dianggap berbeda. Dan untuk hal ini tentunya sangat berkaitan dengan media sosial.

"Jadi ketika media sosial banyak menginformasikan berita-berita berisi kebencian, berisi hoaks, berisi intoleransi, maka hal itu dapat mempengaruhi atau berpotensi mempengaruhi orang untuk membenci kelompok lain berdasarkan informasi yang ada. Artinya kalau kita mau mengurangi maka kita harus bisa membatasi informasinya, terutama yang mengandung kebencian dan kekerasan, karena itu melanggar hukum," jelasnya.

Alumni Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan sudah semestinya masyarakat harus memperkuat persatuan dengan perbedaan yang ada. Dirinya pun meminta masyarakat harus berpikiran lebih terbuka ketika menyikapi adanya perbedaan.

"Yang perlu kita atasi itu bukan pada perbedaannya, tapi bagaimana mengelola perasaan atau sikap tidak suka tersebut. Berpikir lebih jernih ketika menemui pandangan-pandangan yang dia tidak suka, bahkan dia tentang itu," tuturnya.

Untuk itulah Alamsyah mengatakan bahwa masyarakat harus diberikan informasi yang lebih beragam sehingga mereka tidak hanya menerima informasi dari satu pihak.

"Jadi bukan hanya terpapar yang kiri saja, tetapi ada yang tengah dan ada yang kanan. Kalau ada informasi baru dia bisa respons lagi. Itu juga salah satu cara menangkal intoleransi di media sosial," tandasnya.

Baca juga:
Menkominfo Telusuri Konten Ajaran Terorisme di Media Sosial
Kutip Data BNPT, Menag Sebut Banyak Orang Indonesia Belajar Agama di Internet
Pemerintah Pantau Medsos Peserta CPNS Tangkal Radikalisme
Deretan Fakta Soal Pornografi Online, Ternyata Dominasi Dunia Internet!
WhatsApp Perkenalkan Fitur Agar Tak Diundang di Chat Grup
Twitter Akan Usung Perubahan Besar di 2020, Apa Saja?

(mdk/did)