Yasonna Klaim Sudah Jelaskan DIM Revisi UU Milik Pemerintah ke Pimpinan KPK

PERISTIWA | 18 September 2019 20:44 Reporter : Sania Mashabi

Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly menegaskan pihaknya sudah memberitahu Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK). Yasonna mengaku sudah menjelaskan poin revisi dalam DIM RUU KPK milik pemerintah.

Dia menjelaskan, sudah ada pertemuan pihaknya dengan komisioner KPK. Di antaranya bersama Agus Raharjo dan Laode M Syarif.

"Saya bilangin kepada Pak Laode, ya, kita ketemu besok, bertiga, ya, bertiga, maksudnya saya, Pak Laode dan Pak Agus. Dalam pertemuan itu kemudian yang datang dari KPK empat orang, saya enggak kenal yang dua," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9).

Dalam pertemuan itu, Yasonna mengaku sudah menjelaskan poin-poin revisi RUU KPK. Namun, Agus dan Laode meminta untuk didengarkan sarannya terkait RUU KPK.

"Beliau mengatakan kepada saya, 'wah kalau boleh kita didengarkan'. Saya bilang begini, 'bola untuk mendengarkan itu bukan di saya, ada di DPR. Tulislah surat ke DPR'. Dan kemudian pimpinan KPK menulis surat ke DPR," ungkapnya.

Tambahnya, DIM pemerintah juga tidak diserahkan langsung KPK karena saat itu belum diserahkan ke DPR. Penyampaian poin-poin juga sudah dilakukan Yasonna ke komisioner KPK dalam sebuah pertemuan selama 30 menit.

"Kan belum saya serahkan pada waktu itu. Itu kan sebelum hari H belum saya serahkan ke DPR waktu itu. Tetapi itulah poin-poinnya. Tetapi tidak benar 10 menit, ada lebih setengah jam kali," ucapnya.

Baca juga:
Kecewa Berat Keluarga Gus Dur kepada DPR dan Jokowi karena Revisi UU KPK
Wiranto Minta Rakyat Jangan Curiga ke DPR dan Jokowi Terkait UU KPK Baru
Revisi UU KPK Dinilai Bakal Perlemah Penegakan Hukum Sektor Migas, ini Sebabnya
ICW: Presiden Tidak Terlihat Keberpihakan Pada KPK
Soal UU KPK, DPR dan Pemerintah Dianggap Pecahkan Rekor MURI
Wiranto: Penyadapan KPK Diatur agar Tidak Melanggar HAM

(mdk/eko)