YLPK Bali Terima 300 Aduan Terkait Pembayaran Cicilan Kendaraan ke Leasing

YLPK Bali Terima 300 Aduan Terkait Pembayaran Cicilan Kendaraan ke Leasing
PERISTIWA | 30 April 2020 03:33 Reporter : Moh. Kadafi

Merdeka.com - Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Provinsi Bali, I Putu Armaya mengatakan pihaknya menerima 300 aduan terkait pembayaran cicilan ke leasing dalam 3 minggu terakhir.

"Pengaduannya lumayan banyak. Sekitar 300 (aduan) tiga minggu ini. Itu yang diadukan leasing dan juga lembaga perbankan termasuk juga Lembaga Perkreditan Desa (LPD)," kata Armaya saat dihubungi Rabu (29/4).

Sebab, menurutnya, para konsumen tidak bisa membayar cicilan karena terdampak pandemi covid-19. Sehingga mereka meminta penundaan pembayaran cicilan selama 6 bulan.

"Konsumen yang rata-rata yang mengadu adalah untuk leasing. Mereka menyampaikan keluhan dalam situasi Covid-19 ini tidak ada dana, tidak bisa bayar cicilan kredit kendaraan. Bahkan, ada juga penguasa transportasi, dia dulunya banyak memiliki armada untuk menjemput tamu-tamu asing dan sekarang dalam wabah Covid-19 ini, tidak ada armada yang jalan kemudian mereka harus dihadapkan membayar cicilan," paparnya.

"Oleh karena itu, konsumen-konsumen yang tadi itu, meminta penundaan pembayaran 6 bulan. Kita fasilitasi pengaduan itu dalam situasi Covid-19 seperti ini," sambung Armaya.

Selain itu, ada juga konsumen yang mengadu karena setelah datang ke kantor-kantor finance harus membayar Rp500 ribu sampai Rp1,25 juta.

"Uang yang harus dibayar, karena katanya (konsumen) untuk gaji karyawan finance. Ini menurut saya tidak masuk akal, dana yang harus dibayar konsumen Rp500 ribu sampai Rp1.250.000," ungkapnya.

Menurutnya, pihak leasing atau finance bisa berpotensi melanggar hukum jika pembayaran uang tersebut tidak memiliki payung hukum.

"Kalau memang tidak ada payung hukumnya, jangan sampai berpotensi merugikan konsumen. Itu finance, leasing sudah melakukan pelanggaran hukum menurut saya. Kalau sampai dana-dana, katakanlah untuk misalnya dalam kondisi ini konsumen disuruh bayar Rp500 ribu sampai Rp1.250.000 itu," ungkapnya.

"Itu diminta oleh finance untuk bayar administrasi katanya (konsumen). Tapi itu masih dugaan, kita tidak tahu ketentuan apa yang digunakan (finance)," tambah Armaya.

Dia menyebutkan, di tengah pandemi covid, konsumen diberi kemudahan dalam hal pembayaran. Namun, konsumen mengadu diminta membayar uang administrasi oleh pihak leasing.

"Memang dikasih kemudahan tetapi mereka disuruh bayar, biaya administrasi katanya (Konsumen). Kalau memang biayanya administrasinya itu tidak ada payung hukumnya. Katakanlah, ada dugaan melanggar ketentuan perundang-undangan itu, menurut saya finance atau leasing sudah dikategorikan ada dugaan melakukan pelanggaran hukum," ungkapnya.

Para konsumen, kata dia, meminta keringanan penundaan pembayaran selama 6 bulan sampai kondisi benar-benar pulih. Dia juga meminta agar kendaraan-kendaraan konsumen tidak ditarik oleh debt collector.

"Yang dimaksud aturan sepihak itu, konsumen disuruh datang tapi konsumen dihadapkan oleh perjanjian-perjanjian yang konsumen tinggal mendatanganinya. Jangan sampai itu melanggar Pasal 18, Undang-undang Nomor 8 (tentang) perlindungan konsumen," ujarnya.

"Kalau terjadi hal itu dan menimpa konsumen, finance ada dugaan melakukan pelanggaran Pasal 18 dan sanksinya di Pasal 62, yaitu pidana penjara 5 tahun dan denda hampir Rp2 miliar," sambung dia.

1 dari 1 halaman

Usai menerima aduan, YLPK akan menyurati pihak leasing. Dia mengaku akan mengaudiensi masyarakat dengan pihak leasing terkait aduan tersebut.

"Kita akan kirim surat segera ke pihak-pihak leasing yang begitu banyak. Kita hanya bisa menjembatani, mengadukan hal itu karena mereka sudah tidak ada lagi dana dan mereka agar diberikan kemudahan," ujarnya.

"Kemudian, ketika mereka diberikan kemudahan untuk pembayaran. Misalnya, ada penundaan tapi jangan dihadapkan dengan perjanjian-perjanjian yang boleh dikategorikan berpotensi melanggar atau merugikan konsumen. Itu, yang kita kawal secara hukum," tambah Armaya.

Dia juga menegaskan, debt collector tidak diizinkan untuk menarik kendaraan karena ada aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kalau dalam wabah Covid-19, Jika ada (debt collector) hal yang seperti itu, tidak boleh terjadi. Bahkan, OJK agar memberikan sanksi kepada pihak leasing. Jangan sampai ada penarikan kendaraan paksa dalam wabah Covid-19 seperti ini. Karena OJK, sudah melarang hal itu dan sudah diberikan peraturan," ujarnya.

Dia menuturkan, dalam pandemi Covid-19, para konsumen di Bali bisa terlindungi. "Sehingga, konsumen kita dalam wabah Covid-19 ini, tetap terlindungi dan artinya tidak ada yang dirugikan finance pun tidak juga dirugikan. Cuma dalam kondisi seperti ini harapan kita mudah-mudahan antara finance juga memahami kondisi ini, karena kita tidak menginginkan wabah ini terjadi dan kita tidak menyangka hal ini terjadi," tutup dia. (mdk/ray)

Baca juga:
Pengusaha Bus Pertanyakan Kejelasan Aturan OJK Soal Relaksasi Cicilan Kendaraan
Kantor Hukum Ini Beri Layanan Aduan Keringanan Kredit Nasabah yang Ditolak Leasing
Cerita Pengemudi Taksi Online, Pengajuan Keringanan Cicilan Ditolak Leasing
Dampak Covid-19, Sekitar 2.000 Nasabah MTF Ajukan 'Puasa' Bayar Cicilan Mobil
OJK: 10.206 Nasabah Leasing Dapat Keringanan Bayar Cicilan Kendaraan
OJK Banyak Terima Laporan Masyarakat soal Penagihan Cicilan oleh Debt Collector


Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami