Yusril dan Menteri Hanif berdebat soal tenaga kerja asing di Indonesia

PERISTIWA | 27 April 2018 11:45 Reporter : Didi Syafirdi

Merdeka.com - Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing (TKA) menuai polemik. Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra bereaksi keras.

"Pemerintah selalu saja berdalih ada jutaan TKI kerja di LN, negara lain tdk protes, kok kita protes membanjirnya TKA ke sini. Mereka tdk protes karena mereka butuh TKI kita. Kita protes karena kita tidak butuh TKA. Disini msh banyak yg miskin dan nganggur, untuk apa TKA?" katanya dikutip dari akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, Jumat (27/4).

Kicaun Yusril direspons oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Hanif Dhakiri. "Maaf bang, apa saat abang menteri gak ada TKA di Indonesia? Kalau ada, apa abang protes?" tanyanya.

"Ada, tapi kami batasi hanya pada level manajemen dan tenaga skill yang blm bisa dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia. Kami tidak jor2an izinkan buruh kasar masuk ke sini, terutama dari Tiongkok seperti ketika anda jadi menteri," jawab Yusril.

Yusril mengaku saat menjadi menteri tidak jor-joran memberikan bebas visa. Menurutnya, kalau tidak selektif bebas visa bisa disalahgunakan orang asing untuk bekerja di Tanah Air. Terlebih kondisi negara yang luas, namun belum mampu membangun sistem pengawasan orang asing secara efektif.

"Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM hanya sekitar 20 negara yang diberi bebas visa. Sekarang sekitar 165 negara termasuk RRC dan beberapa negara Afrika warganya bebas visa masuk negara kita. Kami sangat hati2 menjaga kepentingan nasional," tegasnya.

Yusril pun akan menjadi kuasa hukum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang akan mengajukan uji materi peraturan tersebut ke Mahkamah Agung (MA). "Minggu ini kami mulai mendalami dan Insya Allah minggu yang akan datang sudah bisa didaftarkan ke Mahkamah Agung (MA)," kata Yusril dilansir dari Antara.

Dari parlemen, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mulai bergerak menggalang tanda tangan untuk bisa membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Tenaga Kerja Asing (TKA) terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA. Kolega Fadli, Fahri Hamzah pun setuju dengan langkah ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat perdebatan sengit soal TKA tersebut dipicu kepentingan politik. "Sekarang isunya adalah TKA. Padahal sebetulnya yang kita reform bagaimana menyederhanakan prosedur administrasi untuk TKA. Jadi berbeda. Inilah yang namanya politik," katanya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (25/4).

(mdk/did)